Kado Akhir Tahun Luar Biasa Bagi Demokrat, Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak PTUN Lagi

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan kado luar biasa lantaran Majelis Hakim PTUN menolak gugatan Moeldoko.

Editor: Wahyu Septiana
Dok Partai Demokrat
Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kembali menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) 

TRIBUNJAKARTA.COM, - Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan kado akhir tahun yang luar biasa lantaran Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko.

Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), Kamis (23/12).

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, menjelaskan, putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021.

Hal ini menjadi perhatian publik karena dianggap merupakan bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Beda Nasib Gubernur DKI dan KSP Temui Massa Aksi: Anies Diteriaki Presiden, Moeldoko Malah Kena Usir

Karena itu, Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi.

Mehbob juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil secara hukum.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin (1/2/2021) - Cerita DPC Demokrat di Sulut Diajak Bergabung untuk 'Kudeta' AHY, Ditawari Uang Rp 100 Juta
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin (1/2/2021) - Cerita DPC Demokrat di Sulut Diajak Bergabung untuk 'Kudeta' AHY, Ditawari Uang Rp 100 Juta (YouTube/Agus Harimurti Yudhoyono)

Menurutnya, putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan tersebut tertera Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak karena Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya SK Menkumham.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved