Anies Teken Kepgub UMP DKI 2022 Jadi 5,1 Persen sebelum Suratnya Dijawab Kemnaker

Andri Yansyah mengungkap balasan surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia.

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansah di Gedung DPRD DKI, Senin (27/12/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengungkap balasan Kementerian Ketenagakerjaan atas surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah UMP DKI 2022 ditetapkan sebesar 0,85 persen, Anies menyurati Kemnaker dengan pembahasan revisi formula pengupahan.

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukan untuk Kemenaker pada 22 November 2021 lalu.

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

"Jadi gini jawaban surat Pak Gubernur itu dia mendapatkan jawaban dari Menteri Naker tanggal 18 Desember 2021 ya. Diperkuat dengan jawaban dari Mendagri tanggal 21 Desember 2021," kata anak buah Anies di Gedung DPRD DKI, Senin (27/12/2021).

Baca juga: UMP DKI Jakarta Naik 5,1 Persen, Kadisnakertrans Ungkap 3 Hal Penting Alasan Kenaikan

Menurutnya jawaban dari pihak Kemnaker tetap sama yakni meminta Pemprov DKI untuk menetapkan UMP sesuai dengan regulasi, yakni PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Jawabannya terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP Nomor 36," jelasnya.

Kepala Disnaker DKI Andri Yansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (6/5/2021).
Kepala Disnaker DKI Andri Yansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (6/5/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI)

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu.

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidak sesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

"Kami minggu lalu berkirim surat ke Menteri tenaga kerja. Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan kepada seluruh Indonesia," jelas Anies di Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Polemik Anies Naikkan UMP 2022 DKI jadi 5,1 Persen, DPRD Singgung Keadilan untuk Semua Pihak

"Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya bila diterapkan di Jakarta maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar Rp38 ribu. Kami melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibanding tahun tahun sebelumnya," sambungnya.

Berdasar formula yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen atau naik sebesar Rp37.749.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved