Belum Ada Regulasi Vaksin Booster untuk masyarakat Umum, Dinkes DKI Sudah Punya Skenarionya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Kesehatan DKI Jakarta tak bisa dahului pemerintah pusat soal vaksin ketiga atau booster bagi masyarakat umum.

Hal ini diungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia.

"Kalau vaksinasi booster, tentu kita harus menunggu keputusan pemerintah pusat karena kita tidak bisa mendahului. Infonya tanggal 12 Januari," katanya saat dihubungi, Selasa (4/1/2022).

Mengacu pada regulasi yang ada, nantinya pelaksanaan untuk vaksinasi booster bakal sesuai dengan ketentuan teknis yang ada.

Sehingga untuk kelompok mana yang lebih dulu bakal mengacu pada hal tersebut.

"Tapi secara teknis kelompok mana dulu, nanti boleh memulai apakah lansia. Kan kalau kita dengar lansia, kemudian yang sudah berapa bulan dari suntik dosis kedua belum ada penjelasan."

"Tapi tentu kita sudah punya, sudah bikin skenario-skenario gimana nanti modelnya. Kurang lebih kayak waktu mau vaksin anak sebelum diumumkan bahwa sudah boleh kan kita membuat skenario di sekolah dan lain-lain, sehingga bisa cepat juga," jelasnya.

Baca juga: Sederet Fakta Gaga Muhammad Dituntut 4,6 Tahun Penjara: Reaksi Kakak Laura Hingga Ortu Gaga Bungkam

Sementara itu, hingga saat ini tercatat sudah ada 70 persen atau 71 ribu tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksinasi booster, yang terhitung dari Agustus 2021.

"Di kita sudah 70 persen yang sudah booster. Itu kalau yg nakes yang status penduduknya di Jakarta ya. 71 ribu," pungkasnya.