Ogah Pemprov DKI Lempar Tanggung Jawab, PDIP Setuju Proyek Pembangunan Saringan Sampah Rp 197 Miliar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sambut baik rencana pembangunan saringan sampah oleh Pemprov DKI.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mulai membuka tender pembangunan saringan sampah senilai Rp 197,21 miliar pada Januari 2022.

Proyek ini diambil dari Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air Jakarta Timur itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kan evaluasi Kemendagri belum selesai. Tapi untuk mengurangi sampah masuk ke Jakarta, saya kira baik," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/1/2021).

Kendati begitu, Politisi PDIP ini mengingatkan Pemprov DKI soal tanggung jawab pembangunan saringan sampah.

Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang lepas tanggung jawab ketika nantinya pembangunan saringan sampah terealisasi.

"Tetapi itu nanti yang jadi persoalan itu jadi tanggung jawab siapa? apakah Pemprov DKI Jakarta atau daerah penyangga? itu kan perlu dibangun komunikasi dan koordinasi baik antara pemprov dan daerah penyangga," ungkapnya.

Baca juga: Tercatat, Lebih dari 800 Jemaah Umrah Telah Berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede

"Itu tadi, supaya sampah semua tidak masuk Jakarta, kan sampah datang dari hulu makanya diharap supaya masuk ke Jakarta. Jangan sampai udah numpuk sampah, saling lempar tanggung jawab," imbuhnya.

Sebagai informasi dilansir dari Kompas.com, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan, pembangunan saringan sampah tersebut menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2022.

Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Janji Desain Ulang Taman Hutan Kota Bekasi Jadi Lebih Menarik

"Iya anggarannya APBD 2022," ucap Yogi saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (11/1/2022).

Yogi menjelaskan, progres pembangunan saringan sampah tersebut masih dalam revisi gambar setelah pembahasan dengan Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.

"Karena itu harus bangun kali gendong dulu, jadi agak mahal ya. Perencanaan kami bekerja sama dengan ITB," ujar dia.

Kali gendong dimaksud berfungsi untuk menampung sampah agar tidak menghambat aliran Sungai Ciliwung menuju hilir utara Jakarta.

Baca juga: Wanita di Tangerang Diduga Jadi Korban Begal Payudara, Pelaku Sempat Jatuh Lalu Kabur

Proyek ini, kata Yogi, merupakan rekomendasi dari BBWSCC Kementerian PUPR dan siap untuk dibangun.

"Hal ini merupakan hasil rekomendasi teknis (rekomtek) dari BBWSCC Kementrian PUPR RI, yang merupakan instansi yang berwenang memberikan rekomtek (rekomendasi teknis) terhadap pembangunan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sepanjang sungai kali Ciliwung/Cisadane," kata dia.