Breaking News:

Pengacara Rahmat Effendi Sebut Sangkaan KPK Terhadap Kliennya Prematur, Ini Penjelasannya

Naufal Al-Rasyid, pengacara Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi menilai sangkaan KPK terhadap kliennya prematur.

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Pengacara Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi, Naufal Al-Rasyid. Naufal Al-Rasyid menilai sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya prematur. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Naufal Al-Rasyid, pengacara Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi menilai sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya prematur.

Naufal mengatakan, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi dalam pasal 11, pasal 12 huruf a kecil, pasal 12 b, pasal 12 f dan pasal 12 B (besar).

"Jadi kalau kita sebagai kuasa memberikan tanggapan maka kami melihat ini sebenarnya dalam konstruksi yang sangat prematur," kata Naufal di Bekasi, Kamis (13/1/2022).

KPK kata dia, belum tuntas dalam membuat konstruksi penilaian dalam menetapkan pasal yang disangkakan ke Rahmat Effendi.

"Karena memang kalau dilihat konstruksi yang di buat KPK, maka kami melihat ada penilaian analisis alat bukti yang tidak tuntas," jelasnya.

Baca juga: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Gubernur Ridwan Kamil Janji Pelototi Pemerintahan Kota Bekasi

Baca juga: Doa Tri Adhianto Buat Rahmat Effendi: Semoga Pak Wali Diberikan Ketegaran

Dia menjelaskan, jika dirunut pasal yang disangkakan, terdapat penilaian yang seharusnya gugur.

Misalnya untuk pasal sangkaan suap objek pergantian lahan sekolah di Rawalumbu, objek tersebut merupakan sebuah putusan pengadilan sehingga Pemerintah Kota Bekasi harus membayar.

"Jadi pengadilan negeri mengalahkan pemkot, sehingga pemkot harus membayar dan juga ada putusan pengadilan tinggi terhadap objek itu sehingga dasarnya di sini, dasar membayar itu sudah perintah hukum," jelas dia.

Tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen mengenakan rompi tahanan KPK digiring petugas dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). KPK menetapkan 9 orang tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Kota Bekasi dan mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 5,7 miliar dalam bentuk uang tunai Rp 3 miliar dan sisanya saldo rekening buku tabungan.
Tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen mengenakan rompi tahanan KPK digiring petugas dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). KPK menetapkan 9 orang tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Kota Bekasi dan mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 5,7 miliar dalam bentuk uang tunai Rp 3 miliar dan sisanya saldo rekening buku tabungan. (Tribunnews/Jeprima)

Selanjutnya untuk objek pembebasan lahan Polder Air di Kranji, Pemkot Bekasi dalam hal ini membeli lahan di bawah harga pasar.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved