Ahok Dinilai Belum Pantas Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Ini Alasannya

Nama eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dinilai belum pantas menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tribunnews
Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok - Ahok dinilai belum pantas menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Nama eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok belakangan kembali mencuat.

Selain disebut-sebut bakal maju lagi dalam Pilkada DKI 2024 mendatang, Ahok juga digadang-gadang menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Terkait hal ini, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai Ahok belum pantas mengisi jabatan tersebut.

Sebab, ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur harus terlebih dulu fokus pada pembangunan infrastruktur di lima tahun pertamanya.

"Untuk tahap awal 5 tahun pertama fokus pembangunan infrastruktur dasar kota, oleh itu harus dipilih kepala otorita yang bisa mewujudkan hal itu," ucapnya, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: PDIP Bahas Ahok Jadi Cagub Gantikan Anies, Bersaing dengan Anak Jokowi: Keputusan Final di Megawati

"Posisi pak Ahok belum tepat untuk saat ini," sambungnya menjelaskan.

Setelah seluruh infrastruktur dasar kota terbangun dengan baik, baru kemudian Ahok layak menduduki jabatan tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (BBC Indonesia)

Selain Ahok, beberapa nama lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini juga masuk bursa Kepala Otorita IKN.

"Mereka nanti setelah kota terbangun dan sudah mulai ada penduduknya, untuk menata perangkat pemerintahan daerah, kerja sama dengan Pemda sekitar, dan pelibatan masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN Nusantara harus segera diputuskan paling lama dua bulan setelah RUU IKN resmi disahkan.

Hal ini tertang dalam Pasal 10 Ayat 3 draf rancangan undang-undang (RUU) IKN.

Baca juga: Ahok Santai Meski Dilaporkan ke KPK atas 7 Kasus Dugaan Korupsi: Sudah Pernah Diperiksa Semua

Adapun Presiden Joko Widodo menjadi pejabat yang berwenang untuk mengangkat sekaligus memberhentikan Kepala Otorita IKN Nusantara. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved