Taufik Gerindra Ibaratkan Beli Tiket Formula E Seperti Apartemen, PDIP: Apartemen Banyak yang Bodong

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Polemik soal penyelenggaraan Formula E kian memanas, Gerindra pun pasang badan membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Teranyar, Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Mohamad Taufik membela Gubernur Anies yang dicecar PDIP lantaran mau jual tiket tapi lintasan balap Formula E belum jadi.

Taufik pun menyebut mekanisme penjualan tiket Formula E ini sama seperti apartemen.

Pernyataan Taufik ini kemudian dibalas politisi PDIP Gilbert Simanjuntak yang menyebut banyak masyarakat yang tertipu dengan mekanisme penjualan seperti itu.

Ia menambahkan, penjualan tiket ajang bertaraf internasional seperti Formula E tidak bisa diibaratkan dengan mekanisme penjualan apartemen.

Baca juga: Soal Jual Tiket Formula E Tanpa Sirkuit, Gerindra ke PDIP: Jual Apartemen Juga Gitu, Norak Banget!

"Ini event, bukan barang tidak bergerak yang punya sertifikat, apartemen juga beberapa ternyata bodong," ucapnya, Senin (14/2/2022).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini justru khawatir masyarakat seperti membeli kucing dalam karung.

Pasalnya, sampai saat ini lintasan balap yang menurut rencana akan digelar di Ancol, Jakarta Utara belum terbangun.

"Tentunya akan timbul kesan (membeli kucing dalam karung) karena tidak ada prospektus atau brosur atau sarana promosi lainnya," ujarnya.

"Ini balapan nyata, bukan game. Juga bukan balapan virtual reality atau balapan metaverse," tambahnya menjelaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik tak permasalahkan penjualan tiket Formula E pada bulan depan meski sirkuit belum rampung.

Hal ini berbanding terbalik dengan Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak yang merasa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak rasional lantaran mau membuka penjualan tiket Formula E pada Maret 2022 mendatang., di saat lintasan balap atau trek Formula E belum terlihat wujudnya.

"Ya gapapa. Di mana-mana juga gitu. Orang jual apartemen juga gitu. Apartemennya belum ada udah dijual. Ngapain sih ngikut campur yang begituan, norak banget," katanya, Senin (14/2/2022).

Menurutnya hal ini merupakan teknik marketing dalam penjualan tiket.

Sehingga tak masalah bila tiket lebih dulu dijual sembari pengerjaan sirkuit di kawasan Ancol terus berjalan.

"Enggak ada masalah dong gimana, namanya marketing orang dagang gitu loh. Coba kalo beli apartemen saya mau tanya. apartemennya udah jadi belum?. Pokoknya intinya jalan (pembangunan sirkuit), jadi, gitu," ungkapnya.

Anies Dinilai Tidak Rasional

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak merasa Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda tidak rasional lantaran mau membuka penjualan tiket Formula E pada Maret 2022 mendatang.

Pasalnya, lintasan balap atau trek Formula E yang akan dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Utara belum terlihat wujudnya.

"Rencana penjualan (tiket Formula E) ke bulan Maret sesuatu yang tidak rasional. Trek juga belum tentu disetujui oleh FEO (Formula E Operations) sehingga penjualan tiket juga belum waktunya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Tiket Formula E Mau Dijual Maret Meski Trek Belum Jadi, PDIP Nilai Anies Tidak Rasional

Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun menilai PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan untuk menggelar Formula E tidak bekerja dengan profesional.

Terlebih awalnya Jakpro berencana membuka penjualan tiket Formula E di bulan Februari ini.

"Kalau tiket tiket dijual bulan Februari ini, maka itu tidak rasional karena trek saja belum ada dan acara juga belum jelas lalu dasar penjualan tiket juga tidak jelas," ujarnnya.

"Rencana penjualan tiket bulan Februari ini juga menunjukkan kerja ₩anitia tidak profesional. Acaranya saja belum jelas, tiket sudah mau dijual," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Gilbert meminta direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan panitia Jakarta ePrix untuk bersikap profesional dan proporsional.

"Pembagian kerja atau porsi kerja masing-masing seharusnya jelas, termasuk bentuk kontrak kerja antara Jakpro dan panitia," kata dia.