Polemik Pemilu 2024, Usulan Perubahan Disebut dari PKB, Golkar & PAN, Tapi yang Dicecar PSI

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia sempat merespon polemik pemilu 2024.

Dimana polemik seputar pemilu 2024 antara lain wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan pemilu 2024.

Hal itupun disikapi oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (LKS) PERSPEKTIF, Jakarta Andre Vincent Wenas dalam keterangan tertulis, Selasa (8/3/2022).

"PSI yang walau sebagai parpol non-parlemen diminta (didesak?) untuk ikut merespon/bersikap terhadap perilaku politik (political behavior) para elit parpol parlemen. Apa yang mesti direspon?" katanya.

Andre pun menyinggung tiga ketum parpol yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang merspon cetusan Menteri Bahlil soal penundaan pemilu atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden.

Baca juga: Viral PSI Kabupaten Bekasi Borong Minyak Goreng Lalu Jual Murah ke Warga: Kok Bisa? Katanya Langka?

"Itulah yang mesti direspon. Risiko dalam berpendapat adalah bakal ada yang pro, tapi ada juga yang kontra. Tak mengapa itu biasa saja, yang penting diusahakan jangan sampai ada yang salah tangkap pesannya. Ini bisa bikin repot,"katanya.

Ia lalu mengingatkan respon PSI terhadap sikap ketiga ketum parpol parlemen itu.

Dimana Sekjen PSI Dea Tunggaesti merespon wacana tersebut.

“Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi yang kuat dimana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal tiga periode,” kata Dea.

Sebelumnya, kataAndre, juga ditegaskan oleh Dea bahwa PSI menolak penundaan Pemilu Serentak 2024.

Jadi harus tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024, lantaran itu adalah keputusan yang didasari kesepakatan antara KPU, pemerintah dan wakil rakyat (DPR).

Baca juga: Pengamat Nilai Sikap Politik PSI Cerminkan Presiden Jokowi

"Argumen soal “krisis ekonomi” lantaran pandemi sebagai alasan penundaan pemilu juga ditolak," tuturnya.

Pertama, kata Andre, semua pihak mesti ingat kembali bahwa konteks sistem politik kita adalah demokrasi perwakilan.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Lalu situasinya pada Februari lalu ada tiga ketum parpol parlemen yang mengusulkan perubahan jadwal pemilu. Faktanya ketiga parpol parlemen itu punya 187 kursi di parlemen.

"Ini artinya mereka bisa diasosiasikan sebagai representasi perwujudan (sebagian) suara rakyat juga bukan?" tanyanya.

Maka sontak isunya jadi wacana umum yang ramai diperbincangkan. Perdebatannya seru di ruang publik.

Ada yang diskusinya intelek, namun ada pula yang bicaranya norak dan bergaya preman pasar.

"Entah bagaimana cara menafsirkan pernyataan Sekjen Dea di atas itu, PSI pun ikut dicecar oleh sementara kalangan lantaran “dituduh” mendukung Jokowi 3 periode, dan itu katanya inkonstitusional," katanya.

"Hmm… alhamdulillah juga kalau sampai dicecar terus, artinya PSI walau masih sebagai partai non-parlemen, pendapatnya sangat diperhatikan publik. Terima kasih," tuturnya.

Kembali ke pernyataan Dea Tunggaesti, Andre menuturkan padahal dalam kalimatnya ada prakondisi, yaitu mesti lewat amandemen sebagai syarat konstitusional.

"Sebaiknya kita baca ulang dengan lebih seksama respon dari Sekjen Dea tadi," kata Andre.

“Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi yang kuat dimana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal tiga periode," ucap Dea.

Menurut Andre, sebetulnya sikap PSI sangat jelas, bila para wakil rakyat di parlemen itu betul telah menangkap adanya aspirasi rakyat, ya silahkan uji keotentikannya itu di forum parlemen lewat proses amandemen.

"Itulah justru jalan yang konstitusional!" katanya.

Melalui proses amandemen yang sesuai konstitusi itulah apa yang katanya aspirasi rakyat itu diuji.

Ia mengatakan hal itu semacam proses pemurnian yang bisa membuktikan apakah usulan tiga ketum parpol itu adalah sejatinya suara rakyat, atau cuma aspirasi dari elit tertentu.

"Silahkan juga pakai segala masukan hasil jajak pendapat dari berbagai lembaga survey yang kredibel dan hebat-hebat itu, tapi dengan sikap yang kritis. Bacalah juga opini para tokoh masyarakat. Kaji kembali segala masukan hasil tangkapan selama masa reses bersama konstituen," jelasnya.

"Diskusikanlah, bahkan perdebatkanlah habis-habisan di forum parlemen yang terhormat dengan cara yang terhormat pula. Batas waktunya sampai sebelum September 2023 saat nama-nama pasangan capres-cawapres sudah mesti masuk ke KPU. Jadi ada waktu sekitar satu setengah tahun saja," tambahnya.

PSI, tutur Andre, sebagai parpol non-parlemen itu mengagumi bahkan mencintai serta mendukung kerja politik Pak Jokowi selama ini.

"Tapi untuk soal menunda pemilu jelas menolak. Apalagi merubah masa jabatan jadi 3 periode, itu jelas tidak bisa (artinya ya menolak) selama konstitusinya membatasi hanya 2 periode," katanya.

Selain itu, Andre juga mengutip pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesha saat pembukaan “Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi” (rembukrakyat.psi.id) pada 24 Februari 2022.

“Di Partai Solidaritas Indonesia kami membangun tradisi untuk mendengar suara rakyat, kedaulatan tertinggi di dalam politik!” ucap Giring.

Andre pun menuturkan suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi dalam politik.

Maka, apa pun hasil permusyawaratan para wakil rakyat itu akan dianggap sebagai suara rakyat (vox populi).

Apalagi bila permusyawaratan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, maka itu seyogianya dianggap juga sebagai suara tuhan (vox dei).

"Sementara itu, kita dengar dari kalangan mahasiswa ada yang mau demo menolak amandemen. Ya tentu boleh saja, asalkan taat protokol kesehatan serta tidak mengganggu ketertiban umum," katanya.

Andre mengingatkan dalam forum demonstrasi itu nanti silahkan demonstrasikanlah kecerdasan argumen dalam retorika yang elegan.

"Demokrasi adalah sistem politik yang mengedepankan percakapan. Kerap jadi agak berisik memang. Namun situasi dialogis tetaplah harus dibangun. Itulah esensi demokrasi. Membangun dialog antar partisipan untuk mencari kebaikan tertinggi (summum-bonum) demi kemaslahatan umum (bonum-commune)," jelasnya.

"Sehingga tercipta suatu dialektika progresif… yang cerdas dan mencerahkan!" tuturnya.