Breaking News:

Anies Banding Vonis Kali Mampang

Terungkap Alasan Anies Cabut Banding Vonis Kali Mampang, Wagub DKI Klaim Tuntutan Sudah Dipenuhi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya mencabut upaya banding terhadap vonis Kali Mampang.

ISTIMEWA/Kolase Tribun Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pengerukan Kali Mampang - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya mencabut upaya banding terhadap vonis Kali Mampang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya mencabut upaya banding terhadap vonis Kali Mampang.

Ia menyebut, upaya banding dicabut lantaran seluruh vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu sudah dijalankan sebelum diputuskan.

“Majelis Hakim menolak 5 tuntutan dan cuma 2 dikabulkan, lalu setelah kami cek dari dua itu, sudah kami upayakan dan kami penuhi. Jadi tidak ada masalah,” ucapnya di Balai Kota, Jumat (11/3/2022).

“Itulah sebabnya kenapa akhirnya Pemprov mencabut banding, karena semua sudah kami penuhi,” sambungnya.

Terkait dengan upaya banding yang sebelumnya diajukan, politisi Gerindra ini bilang, Pemprov DKI hanya menjalankan prosedur yang berlaku.

Baca juga: Anies Cabut Banding Vonis Kali Mampang, Penggugat: Walau Plin Plan Tapi Kami Lega

“Yang kami lakukan itu upaya banding biasa, ada gugatan dinaikkan, lalu kami upayakan banding. Itu sesuatu yang biasa dalam proses pengadilan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut upaya banding yang sempat diajukan terkait vonis Kali Mampang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2022)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2022) (Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Keputusan ini diambil Anies setelah upaya banding yang didaftarkan Pemprov DKI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 8 Maret 2022 lalu menuai kritik.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, keputusan ini diambil sesuai arahan dari Gubernur Anies Baswedan.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta setelah melihat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

"Serta menolak lima tuntutan dari tujuh tuntutan penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari penggugat," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Gubernur Anies Cabut Banding Vonis Kali Mampang, PSI: Telat Mikir atau Telat Dewasa

Anak buah Gubernur Anies ini pun berdalih, upaya banding yang sempat diajukan semata dilakukan untuk mengikuti prosedur standar penanganan perkara di Pemprov DKI.

Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT, ada dua tuntutan penggugat yang dikabulkan pengadilan.

Kedua tuntutan itu ialah mewajibkan Pemprov DKI mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai wilayah Pondok Jaya dan mengharus pemerintah membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.

"Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya dua tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang," ujarnya.

Alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur di Kali Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).
Alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur di Kali Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022). (Dok Sudin SDA Jaksel)

"Namun, sesungguhnya itu telah dilakukan Pemprov DKI yang terus berupaya menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang," sambungnya.

Keputusan Anies mengajukan banding ini sempat menuai kritik dari banyak kalangan.

Bahkan, banyak yang menyebut keputusan ini diambil sebagai upaya Anies memperbaiki citranya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved