Warga Jakarta Masih Kesulitan Dapat Air Bersih, Politisi PSI: Tolong Segera Penuhi Hak Warga
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza mengkritisi sulitnya akses layanan air bersih di Ibu Kota.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza mengkritisi sulitnya akses layanan air bersih di Ibu Kota.
Anthony menilai momentum Hari Air Sedunia diperingati pada Selasa (22/3/2022), harusnya diimbangi dengan kerja nyata dari Pemprov DKI.
Pemprov DKI seharusnya bisa menghadirkan layanan akses air bersih untuk warga Jakarta.
"Ini momentum perbaikan dan peningkatan pengelolaan air. Kami minta Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada dua hal, yaitu tingkatkan kuantitas distribusi air dan benahi kasus kebocoran air di Jakarta," kata Anthony dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Anies Didesak Segera Cari Solusi Krisis Air Bersih di Jakut, Warga: Masa Kami Dipaksa Kaya Pak!
"Ini perlu. Ini kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Tolong segera penuhi hak warga untuk akses air bersih," tambahnya.
Politisi PSI ini membeberkan fakta bahwa tingkat kebocoran air (NRW) selama 2021 berada dikisaran 46,67 persen.
Selain itu, kata Anthony, baru sekitar 65 persen warga Jakarta yang dapat mengakses air bersih.
Hal ini tentunya masih jauh dari target Pemprov DKI Jakarta yang menargetkan cakupan layanan 79,61 persen di akhir tahun 2022.
"Kami perlu mengingatkan Pemprov DKI atas target yang mereka rancang sendiri, harus dapat dicapai. Masih banyak yang belum dikerjakan padahal jabatan Pak Gubernur sudah mau selesai," ujarnya.
"Sampai saat ini baru sekitar 65% warga Jakarta yang menikmati distribusi air bersih, masih jauh dari target Pemprov DKI yaitu 79,61%. Ini Ibukota, kok akses air bersih sulit sekali? Belum lagi kasus kebocoran air (NRW)," kata dia.
Baca juga: Dirut PAM Jaya: 32 Persen Warga di Jakarta Masih Eksploitasi Air Tanah
"Tingkat kebocoran air (NRW) di 2021 ada di sekitaran angka 46,67%. Ini naik dari tahun sebelumnya yakni dikisaran 45,06%. Tolonglah, yang seperti ini dibenahi. Air itu kan akan dipakai juga untuk kegiatan keagamaan, mandi, memasak.
Apa tidak kasian dengan masyarakat yang kadang menerima air keruh, bahkan air sering mati?," sambungnya.
Berangkat dari hal ini, pihaknya mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong perubahan dengan memberikan dukungan penuh ke PDAM Jaya, denhan harapan isu air bersih tidak jalan di tempat.
"Momentum air bersih ini juga harus dimaknai dengan kesadaran tinggi. Perlu adanya perubahan nyata untuk masyarakat khususnya di bidang pengelolaan air. PDAM Jaya perlu mengatasi masalah air dengan cepat dan tepat, butuh dukungan besar dari Pemprov DKI Jakarta."
"Jangan sampai momentum ini malah membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta kelihatan jalan di tempat. Kami akan terus kawal karena air bersih adalah hak asasi warga Jakarta. Hak kita bersama," tandasnya.
