Nilai Perda Warisan Sutiyoso Usang, Satpol PP DKI Curhat Talangi Pelanggar Tak Mampu Bayar Denda

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menilai Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah usang.

Dok. Satpol PP Gambir
Petugas Satpol PP mengamankan sejumlah PMKS di wilayah Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (28/10/2021). Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menilai, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah usang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menilai, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah usang.

Ia pun curhat tak sedikit anggotanya yang terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menalangi denda yang harus dibayar pelanggar Perda.

Pasalnya, banyak pelanggar Perda yang justru tidak mampu membayar sanksi denda sesuai putusan majelis hakim.

Sebagai informasi, denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim rata-rata sebesar Rp500.000.

"Karena itu menjadi putusan pengadilan jadi harus dibayar, teman-teman juga yang kumpulkan uang untuk memenuhi putusan perkara," ucapnya di Balai Kota, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Satpol PP DKI Tak Bangga Meski Kumpulkan Rp8,8 M dari Pelanggar Prokes Selama 2020-2021, Kenapa?

"Jadi sungguh sangat aneh ketika kita menegakkan Perda untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, ternyata yang bayar anggota juga," sambungnya.

Tak hanya itu, Satpol PP juga dibuat kebingungan dengan sanksi ancaman kurungan penjara di Perda tersebut.

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin usai memimpin Apel Apel Siaga, Tanggap, Galang, Penanganan Bencana Personil dan KDO di Pantai Carnaval Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (7/10/2021).
Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin usai memimpin Apel Apel Siaga, Tanggap, Galang, Penanganan Bencana Personil dan KDO di Pantai Carnaval Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (7/10/2021). (Tribun Jakarta/Gerald Leonardo Agustino)

Sebab, lembaga pemasyarakatan (Lapas) hanya menerima narapidana pidana umum, bukan Perda.

Oleh sebab itu, terbersit di pikiran Arifin untuk menitipkan para pelanggar Perda di panti sosial.

"Bila Lapas enggak bisa menerima pelanggar Perda untuk mendapat kurungan atas pengganti dari sanksi pidana, apakah kemudian bisa dimasukan dalam klausul pasal itu menitipkan melalui panti sosial dalam waktu sekian hari," ujarnya.

Baca juga: Tak Melangkahi Polisi, Ini Penjelasan Satpol DKI Soal Penindakan PSBB

Atas pertimbangan tersebut, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini kemudian berencana mengajukan revisi terhadap aturan peninggalan Gubernur Sutiyoso.

"Saat ini kami masih menyusun dalam bentuk naskah akademik, setelah ini dibuatkan draf rancangan Perda," tuturnya.

"Kalau sudah siap kami sampaikan ke Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD DKI untuk dibahas," sambungnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved