Pembelajaran Tatap Muka

Singgung Disdik DKI, Ketua Komisi E:Kalau Cuma 1, 2 Siswa yang Terpapar, Jangan Sekolah yang Ditutup

DPRD DKI Jakarta memberi saran ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait penutupan sekolah imbas temuan kasus positif Covid-19 di lingkungan sekolah.

TribunnewsWiki.com
ILUSTRASI Pembelajaran tatap muka (PTM) pada masa pandemi Covid-19 - DPRD DKI Jakarta memberi saran ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait penutupan sekolah imbas temuan kasus positif Covid-19 di lingkungan sekolah. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta memberi saran ke Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait penutupan sekolah imbas temuan kasus positif Covid-19 di lingkungan sekolah.

Ketua Komisi E DPRD Jakarta Fraksi Gerindra, Iman Satria mengatakan kasus temuan positif Covid-19 di sekolah turut menjadi perhatian Komisi E kala melakukan rapat bersama Disdik DKI Jakarta pada Senin (28/3/2022) kemarin.

Pihaknya menyarankan agar ruang kelas tak ditutup bila siswa yang terpapar Covid-19 hanya berjumlah satu atau dua orang saja.

Namun bila yang terpapar diatas lima persen dari jumlah total siswa maka diperlukan evaluasi lebih lanjut.

"Kalau terjadi anak terkena Covid-19, kalau cuma satu atau dua, jangan sekolahnya yang ditutup, anaknya aja yang isolasi. Gak perlu (kelasnya ditutup). Tapi kalau emang lebih 5 persen, nah itu boleh baru dievaluasi," katanya kepada awak media, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: PTM 100% di DKI Dimulai 1 April, DPRD Minta Disdik Beri Pendampingan Kesehatan Mental Anak

Berangkat dari hal tersebut, Politisi Gerindra ini pun mengimbau agar sarana dan prasarana di sekolah disiapkan dengan baik.

Selain itu, pengawasan protokol kesehatan pun tetap diperhatikan selama jalannya pembelajaran tatap muka (PTM).

Siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Cipinang Melayu 05, Jakarta Timur, Senin (3/1/2022). Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan PTM dengan kapasitas 100 persen di seluruh sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Cipinang Melayu 05, Jakarta Timur, Senin (3/1/2022). Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan PTM dengan kapasitas 100 persen di seluruh sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Tribunnews/Jeprima)

"Iya harus disiapkan sarana prasarananya. Jangan kendor masker, hand sanitizernya. Guru-guru vaksin," lanjutnya.

Isi SKB 4 Menteri

Merujuk pada SKB 4 menteri, penutupan sekolah bakal dilakukan bila adanya temuan kasus covid bukan hanya omicron.

Di mana di dalam aturan tersebut dijelaskan sekolah bakal ditutup dalam tengkat waktu 5 dan 14 hari bila ditemukannya kasus aktif Covid-19.

Adapun, penutupan 5 hari bakal dilakukan bila jumlah yang terpapar dibawah 5 persen dan terbukti bukan merupakan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan.

Baca juga: DPRD Minta PAUD di Jakarta Tidak Gelar PTM 100 Persen Dahulu, Ini Alasannya

"Menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada rombongan belajar yang terdapat kasus Covid-19 dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh seiama 5 (lima) hari apabila: terbukti bukan merupakan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan; atau  hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positiuity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah sok (lima persen)," isi SKB 4 menteri tersebut.

Sementara, penutupan sekolah bakal dilakukan hingga 14 hari bila terbukti adanya penularan di satuan pendidikan hingga diatas 5 persen dari total warga sekolah.

"Menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 (empat belas) hari, apabila: terjadi klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan; hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positiuity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 sebanyak syo (lima persen) atau lebih; dan/atau warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat Covid-19) pada aplikasi Pedulilindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih," lanjut isi SKB 4 Menteri tersebut.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved