Keturunan PKI Boleh Masuk TNI, Jenderal Andika Perkasa: Dasar Hukumnya Apa yang Dillanggar Sama Dia?

TRIBUNJAKARTA.COM - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tak kuasa menunjukan kemarahan ke anak buahnya yang menjelaskan alasan larangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi prajurit TNI.

Momen kemarahan Jenderal Andika itu terekam di Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu (31/3/2022).

Saat itu, Jenderal Andika memimpin Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI (Akademi, PA PK, Bintara, dan Tamtama) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat itu, Jenderal Andika mempertanyakan poin nomor 4 tentang adanya larangan bagi keturunan tertentu untuk menjadi prajurit TNI.

Jenderal Andika mempertanyakan apa maksud dan penjelasan dari poin tersebut.

Baca juga: Ketika Jenderal Andika Ditegur Istri di Pesawat Tempur: Ilmu Penerbangan Saya Lebih Tinggi

"Poin nomor 4, yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?," tanya Jenderal Andika kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto yang ikut rapat dengannya.

"Pelaku atau kejadian (tahun) 65-66," jawab Kolonel Dwiyanto itu.

Merasa tak puas dengan jawaban anak buahnya, Jenderal Andika meminta dasar hukum dari larangan tersebut.

"Bentuknya apa itu. Dasar hukumnya apa?," tanya Jenderal Andika.

"Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966," jawab Kolonel Dwiyanto.

Jenderal Andika kemudian meminta Kolonel Dwiyanto untuk membacakan penjelasan dari Tap MPRS tersebut.

"Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh Tap MPRS," pinta Jenderal Andika.

"Yang dilarang komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65," beber Kolonel Dwiyanto.

Baca juga: Miliki Masa Lalu Kelam dan Pemabuk, Pria Ini Direstui Jenderal Andika Sebagai Calon Pimpinan TNI

Mendengar hal itu, ekspresi Jenderal Andika berubah.

Dia menanyakan kepada anak buahnya apakah yakin dengan penjelasannya itu.