Ditunjuk Jadi Pj Kades, ASN di Bekasi Malah Kuntit Dana Desa Sebesar Rp348 Juta

Eks Pj Kepala Desa Karangharga, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi menguntit dana desa sebesar Rp348 juta.

Istimewa/Humas Polres
Kepala Unit Kriminal Khusus (Kanit Krimsus) Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi, AKP Heru Erkahadi saat konferensi pers pengungkapan kasus korupsi. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIKARANG - Eks Penjabat (Pj) Kepala Desa Karangharga, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi menguntit dana desa sebesar Rp348.124.720.

Kanit Krimsus Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi, AKP Heru Erkahadi mengatakan, pelaku merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi berinisial DT (53).

"Pelaku menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi, melakukan korupsi keuangan desa pada tahun 2018," kata Heru di Mapolres, Jumat (7/4/2022).

Dia menambahkan, kasus ini terungkap berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. DKI Jakarta.

Pemerintah Desa Karangharja menganggarkan senilai Rp900 juta untuk pembangunan fisik, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Baca juga: Angelina Sondakh Tak Bongkar Dalang Kasus Hambalang: Nggak Ada Orang yang Bisa Korupsi Sendiri

Namun, dana sebesar itu tidak digunakan seluruhnya untuk pembangunan fisik, pelaku melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi sata menjabat Pj Kepala Desa Karangharja.

"Perbuatan pelaku tersebut berakibat kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa menjadi tidak terlaksana," jelasnya.

Baca juga: Dicopot Gerindra dari Pimpinan DPRD DKI, M Taufik: Saya Tak Ada Hubungan Kasus Korupsi Lahan Munjul

Selama proses penyidikan, polisi telah memeriksa sebanyak 24 saksi dan 3 saksi ahli dengan 19 barang bukti yang mayoritas merupakan dokumen pemberkasan, kuitansi dan rekening koran.

"Selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi hari ini," tegas dia.

Akibat perbuatannya, DT dikenakan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved