Pemprov DKI Bakal Undang Kepala Daerah Penyangga Bahas RUU Kekhususan Jakarta 

Pemprov DKI Jakarta akan mengundang kepala daerah penyangga ibu kota untuk membahas soal Rancangan Undang-undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Nur Indah Farrah Audina/TribunJakarta.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta bakal segera mengundang kepala daerah penyangga ibu kota untuk membahas soal Rancangan Undang-undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi permintaan Wali Kota Bogor Bima Arya yang minta dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut.

"Nanti akan kami beri kesempatan. Kami juga akan melibatkan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk juga dengan tata ruang, kementerian-kementerian lainnya, termasuk daerah penyangga," ucapnya di Balai Kota, Senin (11/4/2022) malam.

Ariza mengakui, Jakarta dan daerah penyangga memang tak bisa dipisahkan.

Bahkan, pengambilan keputusan seperti penanganan banjir hingga transportasi pun harus melibatkan daerah penyangga.

Baca juga: PKS Minta Pemprov DKI Tutup Tempat Karaoke selama Ramadan

"Jakarta ini tidak bisa berdiri sendiri, butuh semacam satu tata ruang yang lebih komprehensif melibatkan daerah penyangga," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi kelonggaran bagi Pemprov DKI menyusun naskah akademik terkait RUU Kekhususan Jakarta ini hingga April ini.

Sisa waktu yang ada pun bakal dimanfaatkan Pemprov DKI untuk berdiskusi dengan daerah penyangga.

"Kami akan upayakan sisa waktu di bulan ini kami akan selesaikan. Kami akan mendengar dan mengakomodir semua elemen masyarakat, termasuk nanti daerah penyangga, kami tunggu masukan-masukannya," tuturnya.

Libatkan Masyarakat Dalam Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta

Pemerintah bakal memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemindahan ini pun kian serius dan Ibu Kota Negara (IKN) baru sudah diberi nama yakni Nusantara.

Kendati begitu, hal ini tak berarti membuat Kota Jakarta kehilangan kekhususannya.

Baca juga: Ternyata Pemprov DKI Punya Saham di PT KCN yang Terbukti Lakukan Pencemaran Udara di Marunda

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved