Formula E

Tak Heran Masa Jabatan Anies Disinggung KPK, PDIP: Sejak Awal Formula E Sudah Tabrak Aturan

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengaku tak heran bila KPK menyinggung soal masa jabatan Anies yang akan berakhir Oktober mendatang.

(KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI)
Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak di Komisi B, DPRD DKI - Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengaku tak heran bila KPK menyinggung soal masa jabatan Anies yang akan berakhir Oktober mendatang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengaku tak heran bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal masa jabatan Gubernur Anies yang akan berakhir Oktober 2022 mendatang.

Pasalnya sejak awal perencanaan Formula E, Anies dinilai sudah melanggar aturan.

"Jelas penandatangan awal di New York harus melalui rapat DPRD, itu saja sudah ditabrak. Lanjut lagi ke periode tahun jamak yang juga dilanggar," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (27/4/2022).

Tak sampai di situ, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun mengaku heran dengan kebijakan Anies terkait program Formula E.

Terlebih, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat revisi kajian terkait rencana penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik ini tak kunjung diselesaikan Anies cs.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Formula E, KPK Singgung Masa Jabatan Anies Baswedan: Berpotensi Langgar Aturan

Menurutnya, ada potensi kerugian besar yang bisa dialami bila Pemprov DKI jadi melaksanakan Formula E.

"Studi kelayakan disuruh diulang oleh BPK, tapi belum dikerjakan, karena kemungkinan besar rugi. Tapi nyatanya dipaksakan harus jadi," ujarnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/9/2021)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/9/2021) (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Gilbert pun turut menyayangkan BPK yang hanya memberikan rekomendasi untuk merevisi studi kelayakan Formula E.

Padahal, banyak kejanggalan yang muncul selama proses perencanaan, khususnya soal pembayaran commitment fee.

"Kemendagri harusnya menegur sejak awal karena mereka tahu, tapi anehnya tidak ada teguran. BPK juga tidak menyinggung dalam laporannya," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengabarkan perkembangan terkini penyelidikan dugaan korupsi Formula E.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyoroti pencairan commitment fee sebesar Rp560 miliar untuk gelaran Formula E selama 3 tahun ke depan.

Baca juga: Sisa 38 Hari Lagi, Wagub DKI Berharap Presiden Jokowi Hadiri Perhelatan Formula E

Padahal, masa jabatan Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta bakal berakhir 16 Oktober 2022 mendatang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved