ICW Desak KPK Usut Kasus Mafia Tambang di Sumatera Selatan

Pengamat dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar aparat penegak hukum mulai dari Polri, KPK hingga Kejaksaan Agung turun tangan.

Editor: Wahyu Septiana
KOMPAS/DWI BAYU RADIUS
Ilustrasi tambang - Pengamat dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar aparat penegak hukum mulai dari Polri, KPK hingga Kejaksaan Agung turun tangan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari terakhir masyarakat menyoroti kasus dugaan mafia tambang.

Apalagi, beberapa tambang batubara ilegal ikut mendistribusikannya pada Pembangkit listrik milik pemerintah.

Selain itu, akibat beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Beberapa penyakit mulai menjangkit secara langsung terhadap warga sekitar.

Kasusnya terjadi seperti pada wilayah Sumatera Selatan.

Dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terbaru menyebut ada sejumlah tambang penghasil batubara berkualitas rendah diduga dikirim ke PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Sumsel I.

Akibatnya banyak masyarakat sekitar terkena ISPA (infeksi saluran pernapasan akut).

Berdasarkan data ICW, PLTU Sumsel 1 yang berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Asap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memang mematikan. Ia mengandung sejumlah senyawa beracun yang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit asma, infeksi pernapasan akut, dan kanker paru-paru adalah sejumlah diantaranya, senyawa itu mengancam nyawa warga," tulis ICW dalam laporannya dikutip pada Jumat (29/4/2022).

Selain masyarakat sekitar disajikan udara yang telah tercemar, sumber pencaharian mereka juga terusik dengan keberadaan PLTU.

Lahan pertanian yang subur atau laut yang bersih tak lagi mereka temukan.

"Ini diantaranya dikarenakan lahan telah beralih menjadi lokasi PLTU dan tumpahan batubara mencemari air laut. Akibatnya bertani atau memanen ikan tak lagi menjadi pilihan hidup mereka," tulis laporannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar aparat penegak hukum mulai dari Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung turun tangan.

"Semua penegak hukum perlu dikerahkan dan oknum aparat penegak hukum juga harus diproses di peradilan," kata Fickar kepada wartawan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved