KDS Jadi Masalah di Depok, Warga Sudah Rasakan Bantuannya: Bisa Tenang Sekolah sampai Renovasi Rumah

"Sebelumnya kami kesulitan mengumpulkan uang untuk renovasi rumah namun setelah adanya KDS dengan layanan rutilahukami bisa dapart kemudahan biaya," kata Subandi.

Kata DPRD Depok

Puluhan anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, serta Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.

"Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD dan Pemerintah Kota. Tetapi beda nanti, untuk Ketua DPRD bentuknya laporan ke BKD karena BKD yang harus memproses itu," kata ketua Ketua Fraksi PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman, dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Wagub Ariza Heran Sampai Ada Anggota DPRD DKI Mengeluh Sulit Beli Tiket Formula E

"Kepada pemerintah kota, ini sedang kita susun bisa interpelasi atau angket," jelasnya.

Ikra mengatakan, ada beberapa program kebijakan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan Wakilnya, Imam Budi Hartono, yang dianggap bermasalah terkait mekanismenya.

Satu di antara program yang dianggap mekanismenya bermasalah adalah program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

"Ada beberapa program kebijakan yang kita pertanyakan soal mekanisme. Kita menggunakan hak DPRD. Termasuk itu (KDS)," jelas Ikra.

"Tapi tidak semata itu, bisa juga yang lain seperti pengangkatan ASN banyak kejanggalan, kami sedang kaji," timpalnya.

Total, Ikra mengatakan ada 38 anggota DPRD yang terdiri dari berbagai fraksi, yang melayangkan mosi tidak percaya ini.

"38 anggota seluruh fraksi selain PKS. Jadi fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB, PSI," kata dia.