Kapolda Metro Dikabarkan Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies, Pimpinan DPRD: Harus yang Udah Paham

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik buka suara soal peluang Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjadi Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta.

Meski belum diumumkan secara resmi, namun sejumlah nama terus bermunculan untuk menggantikan Anies Baswedan yang bakal lengser pada Oktober 2022 mendatang.

Diantara sosok yang mencuat, nama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran sempat terdengar.

Menanggapi hal ini, Taufik mengatakan bila Fadil Imran belum pernah menjadi penjabat di Jakarta.

"Kapolda Metro, kan dia belum pernah menjadi penjabat di Jakarta, karena mengawal Jakarta itu ya harus yang udah paham. Kan dia ketemunya walaupun setahun-setahun tapi dia ketemunya dua tahun tiga bulan, walaupun kata Pak Mendagri setahun bisa diangkat lagi," ujarnya saat dihubungi awak media, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Komisi B DPRD DKI: Belum Ada Putusan Tarif Integrasi Transportasi di Ibu Kota Sebesar Rp 10 Ribu

Sehingga, Pimpinan DPRD DKI ini menyebut sosok Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono lah yang tepat yang tepat menjabat sebagai Penjabat Gubernur (Pj) DKI menggantikan Anies Baswedan.

Adapun tiga keunggulan dari sosok Heru yakni pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai penjabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian ia juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, terlebih ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Terakhir, Heru disebutnya memiliki kompetensi memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif.

"Kalau saya melihat gini, ada tiga kriteria, pertama bahwa orang ini paham soal Jakarta, kedua punya kedekatan dengan Presiden, ketiga punya komunikasi baik dengan legislatif. Tiga ini harus dimiliki oleh sosok Pj," imbuhnya.

Sebagai informasi, setelah Anies lengser pada Oktober 2022 mendatang, kursi DKI 1 akan diisi penjabat yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.

Penjabat tersebut bakal mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai Pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan itu,  Kementerian Dalam Negeri lah yang mengusulkan nama kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih nama sebagai Pj Gubernur.