Ogah Mundur Ladeni Interpelasi Puluhan Anggota DPRD Terkait KDS, Wawalkot Depok: Sudah Lama Siap

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengaku siap  menerima Hak Interpelasi dari anggota DPRD Kota Depok.

Youtube Pemkot Depok
Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengaku siap  menerima Hak Interpelasi dari anggota DPRD Kota Depok.

Untum informasi, melansir dari Wikipedia, hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampsk luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kasus ini, puluhan Anggota DPRD Kota Depok mengajukan hak interpelasi musabab menilai program Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak tepar sasaran dan transparan.

"Dari tata tertib mereka kan sudah menjalankan sesuai dengan tata tertib. Karena mekanismenya sudah berjalan, kami dari segi pemerintah sudah lama siap sebenarnya," kata Imam dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/5/2022).

"Tapi tidak ada surat yang sampai ke kami, kami tidak bisa mengeluarkan surat sendiri tanpa adanya surat dari dari DPRD," sambungnya lagi.

Baca juga: Program KDS Walkot Depok Dinilai Tak Transparan, DPRD: Saya Sudah Cek Makanya Berani Bicara Ini

Imam berujar, pihaknya siap memberi keterangan terkait bilamana Hak Interpelasi tersebut telah disampaikan.

"Ketika ada surat dari DPRD kami membalas, siap memberikan keterangan apa yang sudah kami lakukan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menggunakan Hak Angket bilamana Pemerintah Kota Depok tidak merespon Hak Interpelasi yang akan disampaikan.

"Di Interpelasi nanti akan kita pertanyakan, jika nanti dalam seluruh pertanyaan yang akan disampaikan oleh anggota dewan yang menyampaikan Hak Interpelasi itu wali kota tidak mampu memberikan dan meyakinkan kami, maka akan berlanjut ke Hak Angket," jelasnya beberapa waktu lalu.

"Di Hak Angket pun akan keluar semua apa-apa yang perlu masyarakat ketahui, kenapa 38 anggota DPRD dari enam frakasi ini berteriak melakukan mosi tidak percaya dan mengevaluasi program KDS," timpalnya.

Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye.
Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye. (Youtube Pemkot Depok)

Menyoal KDS yang menjadi sumber polemik, Babai berujar tidak ada transparansi di dalam program tersebut.

"Bayangkan penetapan koordinator lapangan tidak transpasran, itu hak masyarakat dan pemuda yang bisa kita berdayakan. Tidak ada koordinasi dengan RT, RW, bahkan lurah," tuturnya.

"Mendata, menvalidasi, ini tidak ada koordinasi seperti itu. Ini program pemerintah bukan program pribadi wali kota atau wakil," sambung Babai.

Atas dasar itu semua, Babai mengatakan bahwa Inteprelasi yang akan ditempuh merupakan satu dari sejumlah cara untuk mewujudkan mosi tidak percaya pada Wali dan Wakil Wali Kota Depok.

"Jadi, perjalanannya Interpelasi merupakan cara salah satu mewujudkan mosi tidak percaya kepada wali kota dan wakil wali kota dalam penjalankan pemerintahan di Kota Depok," pungkasnya.
 

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved