PKB Bongkar Persoalan Mutasi ASN Depok di Tangan Wali Kota Idris: Kepsek Dijadikan Camat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, angkat bicara terkait persoalan mutasi ASN yang dianggap bermasalah di lingkup Pemerintah Kota Depok.

Ia mempersoalkan perpindahan ASN fungsional ke struktural yang dilakukan Wali Kota Mohammad Idris itu.

Baginya, mutasi ASN lintas area kerja itu akan menimbulkan kecemburuan.

"Contoh perpindahan dari fungsional sebagai tenaga pengajar pendidikan pindah ke struktural," kata Babai dikutip dari program TribunTalks, Selasa (24/5/2022).

"Kenaikan pangkat di dalam kedudukannya sebagai tenaga fungsional berbeda dengan kenaikan pangkat dan golongan di tenaga struktural," sambung Babai.

Sebagai contoh, Babai mengungkapkan ada ASN fungsional yang tadinya menjabat sebagai kepala sekolah, menjadi ASN struktural dan menjabat sebagai lurah atau pun camat.

Baca juga: PKB Kritik Keras Warna Oranye dan Foto Idris-Imam Mejeng di Kartu Depok Sejahtera: Harus Diubah!

"Ketika pindah ke struktural, tentu golongannya akan sangat tinggi, nah itu ada orang yang pindah dari fungsional ke struktural, pada saat itu dia jadi kepala sekolah atau guru, dipindahkan ke struktural langsung jadi lurah, camat," kata Babai.

"Sementara yang struktural sudah meniti karir dari awal dan memiliki pengalaman pengelolaan pemerintah lebih dulu, harus gugur karena adanya perpindahan itu," timpalnya.

Kondisi itu, dinilai Babai kurang tepat dan berimbas menurunnya semangat para ASN dalam bekerja.

Contoh lain, Babai mengatakan ada juga kasus lurah yang baru tiga bulan menjabat, tiba-tiba naik jabatan menjadi camat.

"Ada lagi contoh yang kemarin diangkat lurah, begitu cepat tiga bulan kemudian langsung jadi camat, jadi sekcam. Ini kan menimbulkan tanda tanya dan kecemburuan," bebernya.

"Mungkin kalau secara normatif dari badan pertimbangan pangkat dan jabatan oke, tapi dari etika dan upaya kita mendorong kinerja para aparatur ini tidak bagus," pungkasnya.

Isu ketidakberesan mutasi ASN di Pemerintah Kota Depok muncul bersamaan dengan mosi tidak percaya yang disuarakan 33 dewan kepada Wali Kota Idris.

Selain mutasi ASN, persoalan utama adalah terkait Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang dinilai tidak transparan dan politis.

Bahkan 33 anggota DPRD Kota Depok sampai menggunakan hak interpelasi untuk mengusut polemik KDS.