PKB Kritik Keras Warna Oranye dan Foto Idris-Imam Mejeng di Kartu Depok Sejahtera: Harus Diubah!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Polemik Kartu Depok Sejahtera (KDS) masih terus bergulir. Selain mekanisme yang dinilai tak transparan, anggota DPRD Kota Depok juga menyoroti desain kartu yang dinilai jadi ajang mejeng Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

KDS ini yang dianggap mewakili kepala daerah dan bukan pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kota Depok Komisi D, Babai Suhaimi, menjelaskan, program kartu ini sebenernya sudah lebih dulu ada di daerah-daerah lain.

Namu menurutnya, tidak ada yang meakai foto kepala daerah pada desain kartu.

"Begini, kartu apakah itu Kartu Depok Sejahtera atau pun kartu sejenisnya, itu kan sebelum Depok mengeluarkan, daerah lain sudah lebih dulu," kata Babai dikutip dari program TribunTalks, Selasa (24/5/2022).

"Kartu itu adalah sebagai perwujudan negara atau pemerintah, bukan kehadiran individu pemimpin, ini yang harus dipahami," timpalnya.

Baca juga: Wali Kota Depok Idris Siap Buka-bukaan Soal Koordinator KDS Terafisilasi dengan Partai Penguasa

Babai menilai, kartu itu adalah perwujudan kehadiran pemerintah pada masyarakat, dan bukan wujud perwakilan kehadiran seorang pemimpin.

Oleh sebab itu, Babai mengatakan sebaiknya Kartu Depok Sejahtera bergamba logo pemerintah daerah, bukan foto Wali dan Wakil Wali Kota Depok.

"Maka selayaknya yang etis adalah bahwa kartu itu harusnya bergambar kan logo pemerintah daerah, atau misal pemerintah pusat berlogo burung garuda seperti di KIS, atau DKI kartu Jakarta pintar logonya pemda DKI. Begitu juga Depok, seharusnya begitu," tegasnya.

Selain menyoroti foto Wali dan Wakil Wali Kita Depok, Babai juga mempersoalkan warna kartu yang berwarna oranye dan putih.

Warna oranye pada desain kartu dinilai merepresentasikan warna PKS.

"Kemudian warnanya ada oranye ada putih. Nah ini kan tentu menjadi tanda tanya bagi kita, apa dasarnya desain kartu seperti itu," kata Babai.

"Kurang elok dan etis rasanya dimana kartu yang seharusnya mewakili negara tapi jadi mewakili individu seorang kepala daerah yang notabenenya dia adalah politik," pungkasnya.

Babai beranggapan desain KDS harus diubah menjadi tidak ada foto Idris-Imam.

"Harus diubah, jangan menimbulkan kesan politisasi kartu," jelas Babai.