Wali Kota Depok Digugat DPRD

Santer Kabar Protes DPRD Depok Soal KDS ke Wali Kota Idris Demi Kikis Suara PKS, Ini Kata PKB

Anggota DPRD Kota Depok Komisi D, Babai Suhaimi, menepis kabar bahwa interpelasi dari polemik Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Youtube Pemkot Depok
Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Anggota DPRD Kota Depok Komisi D, Babai Suhaimi, menepis kabar bahwa interpelasi dari polemik Kartu Depok Sejahtera (KDS) adalah untuk mengikis suara partai penguasa, PKS, menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Babai mengatakan, apa yang dilakukan olehnya dan 32 anggota DPRD Kota Depok tidak ada kaitannya sama sekali dengan kabar pengikisan suara tersebut.

“Apa yang kami lakukan adalah tidak ada unsur sama sekali berkaitan dengan persoalan mengikis, atau mengurangi, atau menjegal,” jelas Babai dikutip dari program TribunTalks, Kamis (26/5/2022).

“Karena yang kami lakukan bukanlah program partai, melainkan program pemerintah,” sambungnya menegaskan.

Ia menjelaskan, DPRD memiliki hak untuk meluruskan dan berkewajiban membenahi kinerja Pemerintah Kota Depok yang dinilai kurang baik.

Baca juga: Wali Kota Depok Idris Siap Buka-bukaan Soal Koordinator KDS Terafisilasi dengan Partai Penguasa

 “Kami DPRD punya hak untuk meluruskan dan memiliki kewajiban untuk membenahi sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak bagus yang dilakukan oleh Pemkot Depok,” tuturnya.

“Jadi tidak benar itu kalau tujuannya untuk mengikis suara, kalua untuk suara itu nanti 2024,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 33 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Mohammad Idris dan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan sejumlah persoalan program KDS.

Menurut Babai, jalannya KDS selama hampir setengah tahun sejak diluncurkan, tidak transparan.

Bahkan secara terang-terangan Babai menyebut program KDS politis. 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved