Wali Kota Depok Digugat DPRD

Wawalkot Depok Minta Warga Lapor Bila Ada Penerima Bantuan KDS yang Tak Tepat Sasaran

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, meminta siapapun yang menemukan adanya kasus penerima bantuan Kartu Depok Sejahtera (KDS).

TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, dijumpai wartawan di Kantor Pegadaian Cabang Depok, Senin (18/4/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, meminta siapapun yang menemukan adanya kasus penerima bantuan Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak tepat sasaran, agar segera melapor ke pihaknya.

“Bagi siapa yang menemukan, menerima bantuan sosial tapi dia orang kaya, orang mampu, tidak miskin, maka laporkan ke kami siapa namanya, dimana rumahnya, dan bantuannya apa. Biar kami kroscek supaya benar pengaduannya bukan hoks,” jelas Imam di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Jumat (27/5/2022).

Hal tersebut, juga disampaikan olehnya pada puluhan anggota DPRD Kota Depok saat menghadiri Rapat Paripurna yang berlangsung siang tadi.

“Iya, jadi kan saya sampaikan tadi di paripurna dua hal. Bagi warga yang melihat atau mengetahui tentang masyarakat yang menerima bantuan sosial baik dari kementerian, atau bantuan dari pemkot Depok berupa kds, kalau dia gak miskin tolong laporkan ke kami biar kami bisa perbaiki,” tegasnya.

Imam mengaku, laporan tersebut sangat dibutuhkan pihaknya agar bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran.

Baca juga: Polemik KDS yang DInilai Tidak Transparan, Wakil Wali Kota Depok: Kami Terus-menerus Memperbaiki

“Agar semua bantuan sosial tepat sasaran dan berkeadilan,” ungkapnya.

Menyoal keadilan, Imam menjelaskan bahwa adanya program KDS ini juga agar warga yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, bisa mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

“Berkeadilan itu maksudnya jangan sampai dia dapat dari pusat, dapat lagi dari Depok. Jadi KDS ini dibuat dalam rangka supaya orang-orang yang belum dapat bantuan dari program pusat, bisa dapet dari program di Depok,” paparnya.

Untuk informasi, program KDS ini tengah menjadi polemic setelah mekanismenya dinilai tidak tepat sasaran oleh puluhan anggota DPRD Kota Depok.

Bahkan, puluhan anggota DPRD Kota Depok ini akan menyampaikan hak interpelasi, untuk meminta penjelasan terkait program KDS kepada Wali dan Wakil Wali Kota Depok.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved