Penegak Hukum Kabupaten Tangerang Kaji Landasan Hukum untuk Tindak Distributor Minyak Goreng Nakal

Ia juga memastikan akan melakukan atau menggunakan kewenangan diskresi kepolisian apabila terjadi penyimpangan mengenai distribusi minyak goreng ini.

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Acos aka Abdul Qodir
Istimewa
Rapat koordinasi ketersediaan minyak goreng curah di ruang Bola Sundul, Gedung Usaha Daerah Puspemkab Tangerang, Senin (30/5/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Aparat penegak hukum di Kabupaten Tangerang tengah mengkaji aturan dan landasan hukum untuk memproses pedagang dan distributor minyak goreng curah nakal.

Hal tersebut dibahas pada rapat koordinasi (rakor) Forkopimda tentang ketersediaan minyak goreng curah di ruang Bola Sundul, Gedung Usaha Daerah Puspemkab Tangerang, Senin (30/5/2022).

Daam rakor itu, turut hadir Komandan Kondim 0510 Tigaraksa Letkol Inf Bangun Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono, serta elemen pelaku usaha distributor minyak goreng.

 

Selain itu, turut hadir pejabat utama Polresta Tangerang, Polda Banten.

"Kami bersama Ibu Kajari akan membuat kajian hukum untuk menangani para penjual di atas harga eceran tertinggi atau HET," ujar Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Raden Romdhon Natakusuma.

Baca juga: Pangdam Jaya sampai Turun Tangan Pantau Minyak Goreng ke Pasar: Kenapa Harganya Masih Tinggi?

Romdhon mengimbau pelaku usaha distributor minyak goreng agar tidak menahan barang.

Sebab, komoditas minyak goreng merupakan komoditas penting di masyarakat.

Oleh karena itu, semua pihak harus memberikan kemudahan.

"Saya mengimbau kepada distributor, importir, toko, atau pedagang untuk bersama memberikan kemudahan kepada masyarakat," tutur Romdhon.

Baca juga: Pengguna KRL Ngeluh Akibat Pemberlakuan Switch Over, KAI: Pasti Ada Pro Kontra, Tapi Ada yang Senang

Romdhon juga mendorong adanya kesepakatan tertulis mengenai hasil rakor tersebut.

Ia juga memastikan akan melakukan atau menggunakan kewenangan diskresi kepolisian apabila terjadi penyimpangan mengenai distribusi minyak goreng ini.

"Kami akan lakukan kewenangan diskresi kepolisian terhadap yang menyimpang," tuntasnya.

 
 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved