Hakim PTUN Nyatakan Berkas Gugatan PSI Terhadap Gubernur Sumut Soal Rp2,7 T Sempurna

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menyatakan berkas gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur Sumut sempurna.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Direktur LBH PSI Sumut, Rio Darmawan Surbakti - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menyatakan berkas gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur Sumut sempurna. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menyatakan berkas gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) sempurna.

Sehingga gugatan terhadap proyek pembangunan jalan dan jembatan tahun jamak Pemprov Sumut sebesar Rp2,7 Triliun akan dilanjutkan.

Sidang ketiga digelar secara tertutup di Gedung PTUN Medan, Jalan Asam Kumbang Medan.

Sidang di pimpin A.Syaifullah SH selaku Ketua Majelis Hakim dan Wakil, Josiano Leo haliwela dihadiri kedua belah pihak yaitu penggugat Direktur LBH PSI Sumut, Rio Darmawan Surbakti didampingi anggota Efron syahputra SH dan Roby sukma SH.

Sedangkan dari pihak tergugat dihadiri Biro Hukum Pemprov Sumut, Ibrahim Siregar.

“Agenda sidang hari ini dalam rangka pemeriksaan kembali kelengkapan berkas keduanya oleh Majelis PTUN Medan. Alhamdulillah akhirnya Majelis Hakim menyatakan seluruh berkas dari kamu sempurna sehingga sidang akan terus berlanjut,“ kata Rio Darmawan Surbakti usai sidang, Kamis (2/6).

Dia mengungkapkan, dalam materi gugatan yang disampaikan PSI Sumut, proyek pembangunan jalan dan jembatan Pemprov Sumut tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga melanggar Permendagri No.27/ 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Kami meminta majelis PTUN Medan untuk menganulir keputusan Gubernur yang tertuang pada SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Di Sumatera Utara untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami meminta PTUN Medan dapat melihat secara jelas keinginan PSI yang tulus ini untuk menyelamatkan uang rakyat,” tegasnya.

Untuk diketahui, PSI Sumut juga telah bersurat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pimpinan tertinggi daerah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Inilah modal dasar PSI dalam melakukan gugatan ke PTUN Medan.

"Kami ketahui pada tanggal 20 Mei 2022 Mendagri melalui Inspektorat Jenderal mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara, yang isinya Penjelasan Penggunaan Alokasi Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan. Ditandai tanggani secara elektronik, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak,” ungkap Rio.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Sumut, Nezar Djoeli ST menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya merupakan upaya menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp2,7 Triliun.

Dia menerangkan, proyek multiyers tersebut terkesan dipaksakan dan dianggap menabrak sejumlah regulasi yang tidak sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku sehingga digugat ke PTUN Medan.

"Dimana kami melihat proyek tersebut tidak sehat dan tidak sesuai mekanisme serta proses penganggaran. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama rekan media dalam hal pemberitaan. Semoga ke depan Sumatera Utara bisa lebih baik lagi,” tutup Nezar.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved