Singgung Warga Non-DKI,Ini 4 Butir Draft Peraturan Tarif Integrasi Tranportasi Rp 10 Ribu di Jakarta

Selain itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta khawatir subsidi Pemprov DKI Jakarta untuk program tarif integrasi antarmoda ini berpotensi salah sasaran.

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADHE LIANA
Terlihat gemerlap cahaya lampu warna-warni menghiasi Halte Transjakarta CSW, juga jembatan yang nantinya akan menghubungkan halte tersebut dengan stasiun MRT Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail bacakan empat butif draft rekomendasi terkait pembahasan tarif integrasi transportasi.

Butir draft ini pun dibacakan dalam dengan agenda 'rapat lanjutan membahas persetujuan paket tarif JakLingko'.

"Jadi, bukan setelah saya bacakan kemudian final, tapi ini seharusnya buka ruang untuk menyempurnakan draft ini termasuk jika ada pertanyaan yang masih perlu dijawab. Jadi, beberapa pembahasan yang kita lakukan pada waktu lalu paling tidak ada 4 butir yang menjadi concerned untuk direkomendasikan dari Komisi B," kata Ismail di ruang rapat serbaguna Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Pertama, Komisi B pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan tarif integrasi untuk mendukung keterpaduan moda transportasi antara BRT, LRT dan MRT Jakarta yang nantinya dapat mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi massal berbasis rel.

"Kedua, tarif integrasi yang disetujui sebesar Rp10.000 dengan masa percobaan selama tiga bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tiga bulan selama setahun tahun, untuk mengetahui dampak implementasi paket tarif integrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal," lanjutnya.

Ketiga, jumlah warga masyarakat pengguna atau penerima manfaat paket dari integrasi wajib dilaporkan setiap tiga selama 1 tahun dengan pemisahan antara data masyarakat pengguna tarif integrasi ber-KTP DKI dengan non-DKI Jakarta.

Baca juga: Bukan Anies, Dishub Ungkap Integrasi Tarif Transportasi Umum DKI Ternyata Perintah Presiden Jokowi

Terakhir, program ini memberikan fasilitas gerak tiket integrasi transportasi kepada 16 kelompok masyarakat pengguna BRI.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail (yaho.com)

Mereka di antaranya PNS DKI Jakarta dan pensiunan PNS, tenaga kontrak DKI Jakarta, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI/Polri, veteran, penyandang disabilitas serta lansia, marbot masjid dan musala, PAUD, Jumantik, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan koster gereja.

"16 kelompok yang kita rekomendasikan untuk mendapat fasilitas gratis tiket integrasi," jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana segera menerapkan tarif integrasi antarmoda Jak Lingko dengan tarif Rp 10.000 untuk kurun waktu tiga jam perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penerapan tarif integrasi masih terganjal persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebutkan, apabila proses persetujuan anggota Dewan berjalan mulus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera membuat peraturan gubernur terkait tarif integrasi tersebut.

"Lalu Gubernur (bisa) menerbitkan Keputusan Gubernur terkait tarif integrasi. Baru langsung kami implementasikan," tutur Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/3/2022).

Baca juga: Anies Banggakan JIS tapi Abaikan ITF, Pengamat: Tak Ada Kemauan Gubernur Tangani Sampah di Jakarta

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved