Unjuk Rasa di depan Gedung DPR, Massa Buruh Tenteng Orang-orangan Sawah Berwajah Joker
Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi massa buruh tengah berlangsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Penulis: Satrio Sarwo Trengginas | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas
TRIBUNJAKARTA.COM, SENAYAN - Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi massa buruh tengah berlangsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Pengamatan TribunJakarta.com sekitar pukul 12.25 WIB, suasana Jalan Gatot Subroto di depan Senayan masih dipadati massa buruh.
Terlihat massa buruh membawa bendera yang mewakili serikat mereka masing-masing.
Selain itu, orator masih berorasi di atas mobil komando.
Di depan mobil komando, sejumlah peserta demo memegang orang-orangan sawah berwajah tokoh Joker.
Baca juga: Suara Lantang Raisa Terdengar Nyaring, Presiden KSPI Turun Tangan Tenangkan Massa yang Saling Dorong
Baju yang dikenakan orang-orangan itu pun berisi kritik buruh.
"Kebijakan pemerintah dan DPR RI memiskinkan buruh dan rakyat Indonesia," begitu bunyi tulisan di baju itu.
Ada lagi tulisan "Rakyat melarat buruh menderita petani sengsara. PRT tersiksa nelayan teraniaya."
Selanjutnya "UU PPP Direvisi. Ombnibuslaw disahkan rakyat Indonesia mati perlahan. (*)
Suara Lantang Raisa Terdengar Nyaring
Presiden KSPI, Said Iqbal sampai harus berteriak menenangkan massa yang terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Diketahui, massa buruh tengah menggelar demo demo di depan Gedung DPR, Rabu (15/6/2022).
Demo yang dilakukan sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong.
Melalui alat pengeras suara, Said Iqbal meminta massa aksi tertib dan damai serta mengikuti prosedur saat aksi berlangsung.
"Aksi ini aksi tertib, aksi damai, kita ikuti prosedur semua duduk! Duduk!" tegas Said.
Baca juga: Massa Buruh Saling Dorong dengan Aparat di Depan Gedung DPR, Pagar Kawat Berduri Jadi Penyebabnya
Said Iqbal meminta agar tidak ada massa aksi yang sengaja membikin kegaduhan.
"Jangan ada yang membuat kegaduhan! Dengarkan saya," ucapnya.
Diketahui, kericuhan ini bermula ketika seorang orator aksi memprotes kenapa ada pagar kawat berduri di depan gerbang DPR.
Terkait kawat berduri, Said menegaskan bakal bernegosiasi dengan aparat kepolisian.
"Sementara kawat berduri di depan gedung DPR kita tinggalkan sambil kita negosiasi dengan pihak aparat keamanan," ungkap Said.
Pantauan Tribunnews.com, kericuhan ini bermula ketika seorang orator aksi memprotes kenapa ada pagar kawat berduri di depan gerbang DPR.
Dalam orasinya ia tampak berteriak agar pihak aparat langsung menyingkirkan pagar kawat berduri tersebut.
"Apa-apaan ini kawat berduri? Biasanya tidak ada kawat seperti ini," ujar si orator.
Namun, situasi semakin runyam. Entah siapa yang memulai, massa demo dan aparat pun saling dorong di dekat pagar kawat berduri.
Tampak beberapa aparat terdorong dan terjatuh hingga terkena kawat berduri.
Kericuhan sempat berlangsung beberapa saat, pihak aparat coba mengamankan pihak-pihak massa demo yang semakin tak terkendali.
Situasi mulai kondusif ketika rombongan massa demo lainnya mulai menyusul dan datang ke kawasan DPR bersama Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
"Semua harap tenang. Kita harus kondusif. Saya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal," ujarnya menggunakan pengeras suara.
Sebelumnya, sebanyak kurang lebih 10 ribu buruh yang tergabung dalam Partai Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu (15/6/2022).
Said mengatakan, aksi ini juga digelar secara serentak di beberapa kota-kota industri di seluruh Indonesia.
"Aksi ini juga serempak dilakukan pada tanggal yang sama di beberapa kota-kota industri," ujarnya.
Beberapa kota industri tersebut, yakni Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan kota industri lainnya.
Adapun beberapa tuntutan buruh, di antaranya:
Baca juga: Aksi Humanis 4 Prajurit TNI Keringetan Bantu Emak-Emak Bingung Pasang Ban Mobil di Dekat Lokasi Demo
1. Tolak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP);
2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja;
3. Tolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tapi harus 9 bulan sesuai Undang-Undang;
4. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT); dan
5. Tolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO). (*)
