Petisi Penegak Hukum Tindaklanjuti Dugaan Penyaluran Kredit Tanpa Agunan

Penegak Hukum diminta segera mengusut tuntas dugaan kasus penyaluran kredit ke perusahaan batu bara yang dilakukan tanpa agunan.

Editor: Wahyu Septiana
DOKUMENTASI TRIBUN
Ilustrasi - Penegak Hukum diminta segera mengusut tuntas dugaan kasus penyaluran kredit ke perusahaan batu bara yang dilakukan tanpa agunan. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Penegak Hukum diminta segera mengusut tuntas dugaan kasus penyaluran kredit ke perusahaan batu bara yang dilakukan tanpa agunan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menyebut, jika terdapat laporan mendesak maka penegak hukum harus menindaklanjuti untuk menentukan adanya unsur pidana atau tidak.

"Laporan tersebut perlu diverifikasi. Jika memenuhi syarat suatu laporan, perlu dilakukan penyelidikan. Jika ada unsur pidananya maka ditindaklanjuti dengan penyidikan," kata Suparji Ahmad, Jumat (24/6/2022).

Sementara itu, Pakar Hukum Bisnis Universitas Airlangga Budi Kagramanto menegaskan, perbankan sepatutnya selektif dalam memberikan pendanaan atau pinjaman.

Terlebih, pada perusahaan industri tambang dengan segala potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) sempat mengajukan petisi online di Change.org.

Petisi tersebut berisikan tentang desakan untuk Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa direksi salah satu bank di Indonesia terkait dugaan pembiayaan tanpa agunan ke perusahaan tambang batu bara di Sumatra Selatan.

Baca juga: Perbankan Harus Hati-hati Beri Kredit untuk Perusahaan Batu Bara di Sumsel karena Simpan Dana Publik

AMPHI menduga ada bank yang memberikan kredit tanpa collateral atau agunan yang tidak seimbang dengan jumlah dana yang disalurkan, bahkan melanggar prinsip 6C (Character (Watak), Capacity /Cashflow (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), Condition of Economy (Kondisi Perekonomian), dan Constraint) yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dikabarkan jika perusahaan tambang tersebut kini sedang mengajukan restrukturisasi utang.

Sebelumnya, dalam laporan lembaga Urgewald yang berbasis di Jerman, bank tersebut terbukti sebagai salah satu dari enam bank di Indonesia yang masih memberikan pinjaman ke perusahaan batu bara.

Jika praktik tersebut terus dibiarkan, AMPHI khawatir dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan berpotensi terjadinya rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran oleh masyarakat.

Baca juga: Direksi Perbankan Bisa Dijerat Pidana Jika Abai Prudential Banking Pendanaan Tambang Batubara

Jika itu terjadi, dapat mengganggu roda perekonomian negara, stabilitas perbankan Indonesia, serta program pemulihan ekonomi nasional usai pandemi covid-19.

Meskipun kasus tersebut telah diberitakan sejumlah media massa hingga beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik.

Namun AMPHI menilai tak kunjung segera ditanggapi oleh para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved