Perlunya Koalisi Rakyat Perubahan, Syahganda Nainggolan: Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri 

Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Maka perlunya koalisi rakyat untuk perubahan.

Editor: Wahyu Septiana
Istimewa Via tribunnews
Aktivis sekaligus Deklarator KAMI Syahganda Nainggolan - Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Maka perlunya koalisi rakyat untuk perubahan. 

TRIBUNJAKARTA.COM, - Ketua Lembaga Kajian Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan berkesempatan tampil bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengisi seminar acara FGD Dewan Perwakilan Daerah RI berkejasama dengan LSM SIJARUM.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, pada Selasa (28/6/2022), dan fokus membahas menggalang perubahan di tanah air.

Sosok yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an itu menilai berkurangnya angka kemiskinan sebesar hanya 0,19 % di Sumsel dari 12,88 % menjadi 12,79 % pada tahun 2020 ke 2021, menunjukkan sebuah kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan terkait upaya mensejahterakan rakyat.

"Ironisnya, ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia, sebanyak puluhan triliun produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit, dan migas telah di ekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan," kata Syahganda Nainggolan, Selasa (28/6/2022).

Sementara itu, segelintir oligarki justru menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia untuk terus dan terus menambah kekayaan mereka.

Bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini.

Baca juga: Covid-19 di DKI Melandai, Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Jakarta Menurun

Hal ini adalah bentuk kolonialisme baru yang terjadi saat ini.

"Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung tahun 1930," ujar Syahganda.

Untuk itu, Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan.

"Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan La Nyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain agar rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold 20 % untuk calon presiden ke depan," jelasnya.

Aktivis penggiat demokrasi dan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle (SMC), yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80an, Syahganda Nainggolan
Aktivis penggiat demokrasi dan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle (SMC), yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80an, Syahganda Nainggolan (Istimewa)

Bagi Syahganda, PT 20 % tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias dari kaum oligarki.

Syahganda mengaku, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan.

"Itu hanya dapat diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon presiden yang tidak bisa lagi diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20 % , yang memang bertentangan dengan UUD 1945, tersebut" pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved