Kontroversi Holywings

Buntut Pelanggaran Holywings, Komisi B DPRD DKI Jakarta Bakal Usulkan Pansus Tempat Hiburan

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menampung usulan hadirkan panitia khusus (pansus) untuk pengawasan di tempat hiburan.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, bersama pejabat lainnya telah meninjau lokasi pembangun hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menampung usulan hadirkan panitia khusus (pansus) untuk pengawasan di tempat hiburan malam.

Usulan ini pun diketahui muncul dari para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi operasional tempat hiburan malam (Bungkus Night Vol. 2 dan Holywings).

"Dan mungkin kami akan usulkan pansus hiburan ini, karena kita juga enggak mau, akibat penutupan (Holywings) seperti ini, mengganggu investasi dan mengurangi PAD kita. Karena bagaimanapun Jakarta adalah kota pariwisata dan bisnis. Apalagi nanti kalau udah pindah ibu kota. Makanya fungsinya dari SKPD adalah pengawasan melekat," ucap Pandapotan, Rabu (29/6/2022).

Satu diantaranya yang menyampaikan usulan ini yakni anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli.

Sebagai contoh, ia menyebut kasys Holywings merupakan pemantik saja.

Baca juga: Ribuan Karyawan Holywings Kini Jadi Pengangguran, Politisi PKS Bilang Justru Itu Hikmahnya

Sebab ia menduga banyak tempat hiburan lainnya yang memiliki permasalahan izin, namun belum terekspos ke media maupun ke pihaknya.

"Kami (DPRD DKI) menduga bahwa banyak masalah perizinan untuk tempat2 hiburan di Jakarta.
Bukan hanya Holywings. Holywings ini cuma pemantiknya saja," ucapnya.

Kolase Foto Holywings Tanjung Duren dan Penyegelan
Kolase Foto Holywings Tanjung Duren dan Penyegelan (Kolase Foto TribunJakarta)

"Diduga banyak kecurangan dalam perizinan di Jakarta. Itu akan merugikan Jakarta karena pendapatan dari pajak akan berkurang," lanjutnya.

Selain pansus, Pandapotan turut mrmpertimbangkan masukan atau usulan lainnya, yakni untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gerai Holywings di Jakarta.

Hal ini diungkapnya sebelum rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dinyatakan ditunda.

"Kita sepakat rapat kita tunda aja yach. Nanti kita akan panggil semua pihak terkait. Ini mungkin pintu masuk, kita akan melakukan razia ke lokasi," katanya di lokasi, Rabu (29/6/2022) sore.

Baca juga: Pemprov DKI Tetap Tagih Pajak Holywings Bulan Juni Meski Izin Usaha Dicabut

Sebelumnya, usulan untuk melakukan sidak ke gerai Holywings anggota Komisi B DPRD DKI DKI Jakarta Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim.

Alasannya, untuk menyesuaikan izin usaha gerai Holywings dengan yang sudah tertera saat ini.

Pasalnya, merujuk pada pemeriksaan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, hanya 7 dari 12 gerai Holywings yang memiliki izin menjual minuman alkohol dan bersifat take away atau dibawa pulang.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepastian dari berbagai aspek, dimulai dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga izin parkir di seluruh gerai Holywings di Jakarta.

"Iya harus (ke Holywings)," sahut Afni.
 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved