Penemuan Bayi di Kali Ciliwung

Kuasa Hukum hingga DPRD DKI Upayakan Keluarga Pembuang di Bayi Kali Ciliwung Tetap Tinggal di Rusun

Kuasa Hukum hingga Anggota DPRD DKI mengupayakan keluarga pembuang bayi di Kali Ciliwung tetap bisa tinggal di rusun.

Nur Indah Farrah Audina/TribunJakarta.com
Kuasa hukum AM, Yunus Adhi Prabowo (kiri) dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Adi Kurnia (kanan) di Mapolrestro Jakarta Timur, Kamis (7/7/2022). Kuasa Hukum hingga Anggota DPRD DKI mengupayakan keluarga pembuang bayi di Kali Ciliwung tetap bisa tinggal di rusun. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Penyelesaian masalah pengusiran keluarga MS (19), mahasiswi pembuang bayi dari satu Rusun di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur belum juga menemui titik terang.

Ayah MS, AM (49) mengatakan sejak keluarganya menerima surat pemutusan sewa hingga kini belum ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas penyelesaian masalah dengan Pemprov DKI Jakarta.

Padahal, pihak keluarganya telah didesak oleh sejumlah warga rusun untuk mengosongkan unit akibat ulah MS.

Pemutusan sewa unit Rusun AM ini pun merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa.

Dasar pemutusan sewa ini di antaranya mengacu pada Pasal 5 Pergub DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 yang isinya penghuni Rusun wajib menaati peraturan dan menjaga ketertiban lingkungan.

Baca juga: Nasib Keluarga Mahasiswi Pembuang Bayi di Kali Ciliwung Diusir dari Rusun, Polisi Lepas Tangan

Kendati begitu, kuasa hukum AM, Yunus Adhi Prabowo terus memperjuangkan nasib kliennya untuk tetap bisa bertahan di rusun tersebut.

Ia menilai AM selaku pemilik unit di rusun tersebut tak melakukan kesalahan, melainkan anaknya lah yang membuat ulah dan sudah menjalani proses hukum.

"Jadi kalau kita lihat dasarnya memang Pergub 111  tahun 2014. Nah di situ ada huruf f salah satunya adalah berbuat maksiat. Tapi kita harus lihat dulu di situ yang buat perjanjian  itu siapa, apakah Pak Amran apakah anaknya," katanya di Mapolrestro Jakarta Timur, Kamis (7/7/2022).

"Kita harus fair ketika ini anaknya itu yang berbuat kesalahan. Kemudian mendapatkan pidana bukan berarti orang tuanya yang harus dipidana," lanjutnya.

Adapun langkah yang telah dilakukan pihaknya yakni dengan mengumpulkan tanda tangan baik dari RT, RW, LMK serta warga yang menolak pengusiran keluarga AM.

Kuasa Hukum AM, Yunus Adhi Prabowo dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Adi Kurnia.
Kuasa hukum AM, Yunus Adhi Prabowo (kiri) dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Adi Kurnia (kanan) di Mapolrestro Jakarta Timur, Kamis (7/7/2022).

Bekal inilah yang nantinya bakal disampaikan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta untuk membuat keluarga AM bisa bertahan di unitnya.

"Jadi langkah yang sekarang sudah saya lakukan yang pertama kita harus tahu, di situ sudah kita kumpulkan tanda tangan baik dari RW. Kemudian sampai dengan RT 1 sampai RT 9. kemudian LMK. Nanti kita akan susun semuanya ditambah ratusan warga yang mendukung bahwasannya memang mereka tidak menginginkan Pak Amran untuk pindah," ungkapnya.

"Itu akan kita sampaikan, dan kita akan audensi kepada gubernur. Jadi sebenarnya begini konstruksi hukumnya, ini dasar hukumnya. Sehingga seharusnya tidak boleh dipindah," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved