Joki Cilik Bukan Eksploitasi Anak, PP Pordasi Ungkap Perbedaan dengan Penyaluran Bakat Olahraga

PP Pordasi memberikan tanggapan soal surat edaran terbaru dari Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri perihal joki cilik bagian dari eksploitasi anak

Editor: Wahyu Septiana
Dok PP Pordasi
Joki cilik sedang menunggangi kuda - PP Pordasi memberikan tanggapan soal surat edaran terbaru dari Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri perihal joki cilik bagian dari eksploitasi anak 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Waketum PP Pordasi, Widodo Edi S buka suara memberikan tanggapan terkait munculnya surat edaran terbaru dari Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri perihal joki cilik bagian dari eksploitasi anak.

Bupati Bima mengeluarkan surat edaran dengan nomor 709/036/05/2022 tentang joki cilik bagian dari eksploitasi anak.

Dalam surat edaran tertanggal 9 Juli 2022 itu tertulis latar belakangnya, yakni kasus yang menimpa anak berusia 6 tahun asal Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Widodo turut dihadirkan dalam rapat faktual di Ruang Melati Kantor Gubernur NTB dan juga secara virtual melalui video conference, membahas persoalan kasus joki cilik bagian dari eksploitasi anak.

Menurut Widodo, eksploitasi anak dan penyaluran bakat olahraga usia dini adalah hal yang berbeda.

“Eksploitasi anak adalah perbuatan menghilangkan hak-hak anak, sedangkan pembinaan usia dini adalah dalam rangka menyalurkan bakat yang dimiliki anak, sehingga perlu dicarikan solusi terbaik agar kita tetap bisa melakukan pembinaan prestasi usia dini tanpa melakukan eksploitasi anak," kata Widodo dalam keterangan persnya, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Ketum PP Pordasi Tinjau Pacuan Kuda Tradisional Joki Cilik di Dompu

Di bawah naungan PP Pordasi terdapat 5 komisi, satu di antaranya Komisi Pacu yang membawahi Pacu Tradisional.

Sub Komisi Pacu Tradisional itu yang tengah dikembangkan PP Pordasi untuk menata dan membenahi warisan bangsa Indonesia yang kaya, salah satunya joki cilik, agar sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan dalam olahraga berkuda.

Ketum PP Pordasi, Triwatty Norman sedang bercengkrama dengan joki cilik pacuan kuda
Ketum PP Pordasi, Triwatty Norman sedang bercengkrama dengan joki cilik pacuan kuda (Dok PP Pordasi)

“Saat ini pemerintah dalam hal ini BAPPENAS juga sedang menyusun Grand Design mengenai Manajemen Talenta Nasional (MTN), termasuk di dalamnya adalah olahraga dan seni/budaya,” ujar Widodo.

MTN bisa menjadi rujukan dalam membuat solusi untuk masalah joki cilik.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved