PDIP Tuding Anies Baswedan Tak Serius Atasi Banjir: Gagah di Kata-kata Lemah di Pelaksanaan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai tak serius untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Elga H Putra
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, banjir yang kembali melanda ibu kota merupakan bukti ketidakseriusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatasi banjir.
Diketahui, imbas hujan deras yang mengguyur, Jakarta sempat dikepung banjir pada Sabtu (16/8/2022) kemarin.
Tercatat ada puluhan pemukiman warga di sekitar bantaran kali yang terendam banjir.
Bahkan, berdasarkan data dari BPBD DKI, ada yang ketinggian airnya mencapai 2 meter.
Karena itu, Gembong menilai Anies hanya sebatas pintar dalam beretorika tampa adanya praktik di lapangan.
Baca juga: Anies Baswedan Kerap Abaikan Pertanyaan Wartawan Soal Isu Jakarta, Pengamat: Itu Cara Ngeles
"Kami melihat yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini gagah di kata-kata, lemah di pelaksanaan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).
Gembong menilai, selama hampir lima tahun ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, program penanganan banjir yang dijalankan Anies Baswedan sangat minim.
Program normalisasi yang jadi andalan gubernur sebelumnya justru mangkrak di era Gubernur Anies Baswedan.

Padahal, program normalisasi atau naturalisasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.
Alih-alih menjalankan program normalisasi, Anies justru lebih fokus pada program sumur resapan yang dinilai Gembong kurang efektif dalam mencegah banjir di ibu kota.
Oleh karena itu, ia meminta di akhir sisa masa jabatan Anies yang akan berakhir Oktober 2022 mendatang untuk lebih optimal menjalankan program penanggulangan banjir.
"Kami mendesak gubernur dan Pemprov DKI Jakarta fokus melanjutkan penanggulangan banjir di Jakarta, normalisasi, pengerukan kali menjadi hal wajib harus segera dikerjakan," ujarnya.
Anies bungkam soal banjir
Sebelumnya, saat ditemui di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (16/7/2022) malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak berkomentar saat ditanya adanya banjir di Jakarta .
Ia justru meminta awak media untuk fokus pada pertanyaan seputar acara yang berlangsung pada saat itu, yakni Jakarta Menyapa yang dihadiri ribuan kader PKK.
"Eh, ini dulu, PKK," kata Anies menolak menjawab saat itu.
Padahal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat ada 83 RT di ibu kota yang masih dikepung banjir dan diketahui baru surut pada Minggu (17/7/2022) siang.
Melihat hal ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai hal tersebut sebagai cara 'mengeles' orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
Apalagi, tepat di Hari Minggu, Anies sempat mengunggah postingan via Instagram pribadinya yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Baca juga: Sabtu Malam 24 RT Masih Banjir di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, Tinggi Genangan 130 Sentimeter
Setelah ramainya fenomena remaja Citayam, Bojong Gede dan Depok yang nongkrong di kawasan tersebut hingga melahirkan istilah SCBD, atau singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok.
"Tentu politis itu kan selalu punya cara untuk fokus dan katakanlah bisa mengeles. Mungkin tujuan Anies tadi ke SCBD dan mengabaikan pertanyaan media soal banjir, karena memang kalau pertanyaan banjir ditanggapi itu bisa menjadi blunder dari persoalan karena sekarang faktanya saat ini banyak daerah yang banjir," ujarnya saat dihubungi, Senin (18/7/2022).

Ujang menyebut dengan sidak fenomena SCBD ke kawasan Dukuh Atas yang sedang viral di media sosial, secara tak langsung meningkatkan popularitas dan elektabilitas Anies.
Sebab, pemberitaan yang diberikan tentunya bakal berdampak positif ketimbang memberi jawaban soal banjir di Jakarta.
"Jadi ya politisi itu perlu hal-hal yang membuat dia nyaman dan pemberitaan baik. Kalau terkait banjir itu kan biasanya kesannya kan mohon maaf menyudutkan dan merugikan Anies," lanjutnya.
"Kalau SCBD kan bisa menaikkan popularitas dan elektabilitas dan juga banyak dukungan di situ. Katakanlah anak-anak muda ya yang sedang berkreativitas nongkrong berbagai macam warna pakaian dan sebagainya sedangkan kalau terkait dengan banjir itu kan (tanda petik) Anies kemungkinan disebutkan kelalaian," pungkasnya.