Wali Kota Idris Ogah Disebut Pengusul Wacana Depok Gabung Jakarta: Tinjauan Pandangan Saya

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menggan mengakui bahwa dirinya pengusul wacana penyatuan wilayah itu.

Dwi Putra Kesuma/TribunJakarta.com
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cimanggis, Senin (28/3/2022). Idris ogah mengakui dirinya sebagai pengusul wacana Depok gabung Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wacana bergabungnya Kota Depok ke DKI Jakarta terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat hingga saat ini.

Terbaru, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menggan mengakui bahwa dirinya pengusul wacana penyatuan wilayah itu.

“Bukan usulan ini. Jadi apalah saya mengusulkan hal-hal kayak gitu. Kita sudah mandiri kok Depok.  PAD kita sudah naik terus, pembangunan kita sudah luar biasa,” jelas Idris pada wartawan di Gedung Pramuka Depok, Cilodong, Rabu (20/7/2022).

Idris menyebut, Kota Depok bertengger di posisi tiga dalam hal indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Barat.

“Kalau dari sisi IPM nomor tiga se Jawa Barat,  setelah Bandung dan Kota Bekasi.  Jadi sudah bisa kita jalan sendiri.  Tetapi dengan kendala-kendala yang ada, yang ditanyakan soal IKN, Jakarta mau diapain?” katanya.

Baca juga: Ditegur Wagub Jawa Barat Soal Wacana Gabung Jakarta, Wali Kota Depok : Siap Salah!

Sebelumnya diberitakan, Idris menjelaskan dirinya hanya menyampaikan pandangannya dalam sebuah seminar daring yang membahas persoalan DKI Jakarta kedepan, bilamana tak lagi menjadi ibu kota negara nantinya.

“Yang ada adalah tinjauan pandangan saya sebagai akademisi dan sebagai kepala daerah punya pandangan ketika ditanya dalam sebuah seminar online waktu itu tentang masalah Jakarta kedepannya pasca IKN,” ungkapnya.

“Ini yang jadi kesimpulan saya bahwa diperlukan kajian menyeluruh komprehensif terhadap eksistensi kemajuan jakarta pasca IKN, di antara perhatian terhadap kota-kota penyangga, tidak Depok khusus. Saya juga yakin kalau hanya Depok misalnya, kedepannya gak menyelesaikan masalah,” sambungnya lagi.

Menurut Idris, pihaknya memberi masukan pada pemerintah pusat bilamana DKI Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara nantinya.

“Jadi harus dipahami oleh masyarakat, bahwa usulan IK seharusnya secara simultan pemerintah mempersiapkan Jakarta pasca IKN, seharusnya begitu,” bebernya.

 “Tapi IKN sudah undangkan tetapi Jakarta revisinya ini belum ada undang-undangnya. Makanya mereka persiapkan pembahasannya tahun ini dan sampai tahun depan ada UU tentang Jakarta pasca IKN. Jadi kita hanya ngasih masukan-masukan kepada mereka,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved