Wali Kota Idris Sangkal Usul Depok Bergabung DKI Jakarta: Itu Pandangan Terkait IKN

Idris menjelaskan, dirinya hanya menyampaikan pandangannya dalam sebuah seminar daring yang membahas nasib DKI Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Wali Kota Depok Mohammad Idris saat dijumpai wartawan di Gedung Pramuka Depok, Rabu (20/7/2022). Mohammad Idris menyampaikan klarifikasi perihal pemberitaan dirinya mengusulkan Kota Depok dan daerah penyangga bergabung ke DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengklarifikasi pemberitaan bahwa dirinya mengusulkan Kota Depok bergabung DKI Jakarta, yang kini jadi pembicaraan hangat masyarakat hingga pemerintahan.

Idris mengatakan, dirinya tidak pernah mengusulkan Kota Depok bergabung DKI Jakarta.

“Saya katakan bahwa tidak pernah saya mengusulkan Depok gabung ke Jakarta, tidak pernah,” tegasnya pada wartawan di Gedung Pramuka Depok, Cilodong, Rabu (20/7/2022).

Idris menjelaskan, dirinya hanya menyampaikan pandangannya dalam sebuah seminar daring yang membahas nasib DKI Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota negara atau setelah ibu kota negara dipindah ke Kalimantan.

“Yang ada adalah tinjauan pandangan saya sebagai akademisi dan sebagai kepala daerah punya pandangan ketika ditanya dalam sebuah seminar online waktu itu tentang masalah Jakarta kedepannya pasca-IKN,” ungkapnya.

“Ini yang jadi kesimpulan saya bahwa diperlukan kajian menyeluruh komprehensif terhadap eksistensi kemajuan jakarta pasca IKN, di antara perhatian terhadap kota-kota penyangga, tidak Depok khusus. Saya juga yakin kalau hanya Depok misalnya, kedepannya gak menyelesaikan masalah,” sambungnya lagi.

Baca juga: Ditegur Wagub Jawa Barat Soal Wacana Gabung Jakarta, Wali Kota Depok : Siap Salah!

Menurut Idris, pihaknya memberi masukan pada pemerintah pusat jika DKI Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara nantinya.

“Jadi, harus dipahami oleh masyarakat, bahwa usulan IKN (Ibu Kota Negara) seharusnya secara simultan pemerintah mempersiapkan Jakarta pasca-IKN,  seharusnya begitu,” bebernya.

 “Tapi, IKN sudah di-undangkan, tetapi Jakarta revisinya ini belum ada undang-undangnya. Makanya mereka persiapkan pembahasannya tahun ini dan sampai tahun depan ada UU tentang Jakarta pasca IKN. Jadi kita hanya ngasih masukan-masukan kepada mereka,” pungkasnya.

 

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved