Wali Kota Idris Bicara Dukungan Pemprov Jabar Usai bantah Jadi Pengusul Penyatuan Depok ke Jakarta

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku telah menerima banyak sekali dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat dijumpai wartawan di Gedung Pramuka Depok, Rabu (20/7/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wali Kota Depok Mohammad Idris berbicara tentang peran Pemprov Jawa Barat (Jabar) dalam pembangunan Depok selama ini.

Menurutnya, Pemprov Jabar telah meberi banyak dukungan bahkan menjadikan Depok sebagai prioritas dalam banyak bidang.

“Sudah banyak sekali (dukungan), bahkan RK (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil) sudah mengatakan sendiri kalau Depok bakal prioritaskan,” kata Idris dijumpai wartawan di Gedung Pramuka Depok, Cilodong, Rabu (20/7/2022).

“Beliau mengatakan seperti itu, saksinya pak sekda ngomong di kantornya.  Jadi pak wali minta apa saja dikasih, karena Depok etalasenya Jawa Barat.  Artinya kalau Depoknya jelek Jawa Barat ikut jelek, kalau Depoknya cakep, loh ini gubernurnya hebat nih,” timpalnya.

Pernyataan Idris soal sumbangsih Pemprov jabar bagi Depok itu disampaikan setelah dirinya menyangkal isu penyatuan wilayah Depok dengan Jakarta.

Idris tidak mau disebut sebagai pengusul wacana pembentukan wilayah Jakarta Raya dengan Depok dan wilayah penyangga Jakarta lainnya termasuk di dalamnya.

Baca juga: Wali Kota Idris Ogah Disebut Pengusul Wacana Depok Gabung Jakarta: Tinjauan Pandangan Saya

Idris menjelaskan, dirinya hanya menyampaikan pandangannya dalam sebuah seminar daring yang membahas persoalan DKI Jakarta ke depan, bilamana tak lagi menjadi ibu kota negara .

“Yang ada adalah tinjauan pandangan saya sebagai akademisi dan sebagai kepala daerah punya pandangan ketika ditanya dalam sebuah seminar online waktu itu tentang masalah Jakarta kedepannya pasca IKN,” ungkapnya.

“Ini yang jadi kesimpulan saya bahwa diperlukan kajian menyeluruh komprehensif terhadap eksistensi kemajuan jakarta pasca IKN, di antara perhatian terhadap kota-kota penyangga, tidak Depok khusus. Saya juga yakin kalau hanya Depok misalnya, kedepannya gak menyelesaikan masalah,” sambungnya lagi.

Menurut Idris, pihaknya memberi masukan pada pemerintah pusat bilamana DKI Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara nantinya.

“Jadi harus dipahami oleh masyarakat, bahwa usulan IKN seharusnya secara simultan pemerintah mempersiapkan Jakarta pasca IKN, seharusnya begitu,” bebernya.

 “Tapi IKN sudah undangkan tetapi Jakarta revisinya ini belum ada undang-undangnya. Makanya mereka persiapkan pembahasannya tahun ini dan sampai tahun depan ada UU tentang Jakarta pasca IKN. Jadi kita hanya mengasih masukan-masukan kepada mereka,” pungkasnya.

Teguran Wagub Jabar

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved