Sembako Bantuan Presiden Ditimbun

Terancam Disomasi hingga Dipolisikan JNE Gegara Kabar Penimbunan Beras, Rudi Samin:Ini Barangnya Ada

Menurut Rudi Samin, dirinya tidak melakukan pencemaran nama baik karena ditemukan barang bukti beras dalam jumlah yang banyak dalam kasus ini.

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Rudi Samin, pemilik lahan sekaligus warga yang pertama kali membongkar dugaan penimbunan paket sembako bantuan presiden di Kota Depok, saat ditemui di lokasi temuan, Kamis (4/8/2022). Rudi Samin menanggapi santai dirinya terancam disomasi hingga dipolisikan JNE terkait pencemaran nama baik.  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, SUKMAJAYA - Pemilik lahan sekaligus warga yang pertama kali membongkar dugaan penimbunan paket sembako bantuan presiden di Kota Depok, Rudi Samin, menanggapi santai dirinya terancam disomasi hingga dipolisikan JNE terkait pencemaran nama baik.

Menurut Rudi Samin, dirinya tidak melakukan pencemaran nama baik karena ditemukan barang bukti beras dalam jumlah yang banyak dalam kasus ini.

"Ya kita tetap menanggapi itu tidak ada masalah. Pencemaran nama baiknya dimana. Pencemaran nama baik itu apabila barangnya tidak ada itu bisa pencemaran nama baik," jelas Rudi di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (4/8/2022).

"Ini kan barangnya ada. Kalau dibilang ini punya JNE, sejak kapan JNE jualan beras yakan. Kan mekanismenya harus ada, tidak serta merta JNE menghapus. Karena JNE ini hanya sub yang ketiga, ada yang kedua pemenang tender, kemudian Bulog," sambungnya.

Sebelumnya, Rudi Samin mengaku dirinya juga telah memprediksi kasus ini akan dihentikan.

"Kecewa atau tidak kecewa ya, kan dari awal saya sudah prediksi ini kasus tidak akan jalan," ungkap Rudi.

Baca juga: Hotman Paris Pasang Badan, JNE Akan Laporkan Warga yang Temukan Beras Ditimbun? Disebut Sebar Fitnah

Rudi mengatakan, kasus ini melibatkan institusi besar yang ia ibaratkan seperti gunung es.

"Karena apa? Karena ini melibatkan dua institusi pemerintahan, yaitu Bulog dan perusahaan yang dapat tender SSI, dan ditambah oleh Kemensos," ungkapnya.

"Ya seperti yang saya bilang bahwa gunung es ini susah dibenturkan, tapi enggak apa, ya silahkan saja, enggak ada masalah bagi saya kalau memang tidak cukup bukti hukum, silahkan saja hentikan," sambungnya lagi.

Tumpukan sembako beras yang diduga ditimbun di Lapangan KSU, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (3/8/2022).
Tumpukan sembako beras yang diduga ditimbun di Lapangan KSU, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (3/8/2022). (Dwi Putra Kesuma/TribunJakarta.com)

Rudi menyampaikan, meski dihentikan di Polda namun kasus ini tetap berlanjut di Mabes Polri, terkait Undang-Undang Pangan.

"Tapi untuk Undang-Undang Pangan di Mabes Polri tetap lanjut sampai hari ini. Saya tadi sudah koordinasi, hari ini juga masih ada pemeriksaan juga," jelasnya.

Terakhir, ia berharap Bareskrim Polri dapat menegakkan hukim seadil-adilnya dalam kasus ini.

"Kalau harapan saya ke Bareskrim ya tegakkan hukum yang benar. Kalau memang salah ya salah, kalau tidak ya hentikan, itu harapan saya pada Bareskrim," tutur Rudi.

Baca juga: Kasus Beras Bantuan Presiden Dikubur di Depok Dihentikan, Ini Alasan Polisi

"Jangan istilahnya yang memang seharusnya dijerat dengan Undang-Undang Pangan terbukti menjadi tidak terbukti. Juga dengan Polda Metro Jaya yang seharusnya bisa diselesaikan secara hukum, kalau tidak bisa ya gak apa silahkan saja," pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved