Anies Baswedan Disebut Belum Bayar Dasawisma, Gembong PDIP: Jangan Jadi Kendaraan Politik

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan Dasawisma sebagai kendaraan politik.

Kolase Tribun Jakarta
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan Dasawisma sebagai kendaraan politik. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan Dasawisma sebagai kendaraan politik.

Hal ini disampaikannya menyusul berita terkait Dasawisma yang belum menerima biaya operasional selama lebih dari enam bulan mencuat.

"Dawis (Dasawisma) jangan hanya dijadikan kendaraan politik oleh gubernur, namun tidak diperhatikan dana operasionalnya," jelasnya saat dihubungi, Sabtu (6/8/2022).

Politikus PDIP ini mengungkapkan, peran Dasawisma sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program Pemprov DKI Jakarta.

Semestinya, kata Gembong, orang nomor satu di DKI Jakarta tak abai terhadap dana operasional Dasawisma.

Baca juga: Anies Ubah Istilah RSUD, Peneliti BRIN Nilai Cara Sang Gubernur Raih Empati Masyarakat Bawah

Apalagi mereka sempat diundang hadir beberapa waktu lalu di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

"Jangan persoalan administrasi dijadikan hambatan untuk mencairkan honor Dawis, sementara mereka sudah bekerja maksimal di tengah masyarakat," lanjutnya.

"Jangan hanya dipamerin JIS aja, seolah hasil karyanya yang sangat spektakuler. Segera dicairkan. Mereka sudah banyak bekerja. Soal administrasi segera dibenahi," pungkasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Diwartakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengaku mendapat banyak laporan dari para Dasawisma yang belum menerima biaya operasional selama lebih dari enam bulan lamanya.

Hal ini terungkap dari hasil reses yang dilakukan Eneng di beberapa Kelurahan Kota Bambu Utara, Kembangan Selatan, Jati Pulo, dan Kebon Jeruk.

"Darwis ini banyak dilakukan restrukturisasi atau pergantian kader, banyak dari pengganti kader ini yang belum menerima dana operasional, bahkan lebih dari 6 bulan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2022).

Baca juga: Peran Dasawisma Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19: Lewat Telegram, WhatsApp, hingga Door To Door

Politikus muda yang akrab disapa Mili ini menyebut, para kader dasawisma itu seharusnya menerima Rp500 ribu per bulan.

Ia pun mengaku miris melihat fenomena ini lantaran pada pertengah Juli lalu Gubernur Anies Baswedan baru saja mengumpulkan para kader Dasawisma di Jakarta International Stadium (JIS).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved