Sekolah Wajib Punya Guru Agama Sesuai Kepercayaan Siswa, Komisi E: Budi Pekerti dan Agama Itu Beda

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma mengusulkan setiap sekolah di Jakarta memiliki guru agama sesuai keyakinan siswa.

TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
ILUSTRASI pembelajaran PTM di sekolah - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma mengusulkan setiap sekolah di Jakarta memiliki guru agama sesuai keyakinan siswa. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Merry Hotma mengusulkan setiap sekolah di Jakarta memiliki guru agama sesuai keyakinan masing-masing siswanya.

Hal ini disampaikannya Merry Hotma saat Fraksi PDIP DKI Jakarta melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta imbas dugaan pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri, Rabu (10/8/2022).

"Kita juga perlu cek karena kita berharap, goal set itu sistem. Kita harus beralih kepada sistem, tidak situasional tapi sistem pendidikan yaitu kalau itu sekolah kristen," ucap Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta

"Ketika ada murid yang beragama Islam, dua tiga atau lima atau sepuluh wajib di sekolah kristen tersebut ada guru agama Islam. Tidak boleh dimasukkan ke pelajaran budi pekerti. Budi pekerti dengan agama itu beda," tambahnya.

Begitu pun dengan murid yang beragama lain seperti budha maupun hindu.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Wagub Pastikan Pemprov Awasi Kondisi PTM di Sekolah

Kata Merry Hotma, setiap murid perlu mendapatkan pelajaran atau pendidikan agama sesuai kepercayaannya.

"Atau murid yang beragama Hindu, ketika dia sekolah di sekolah negeri, dia dimasukkan ke budi pekerti. Artinya inilah situasi pembelajaran agama di sekolah DKI Jakarta. Ini adalah penggabungan yang seyogyanya tidak bisa digabung atau dipaksakan masuk ke pelajaran budi pekerti yang seyogyanya tidak boleh terjadi," lanjutnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDIP Merry Hotma saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDIP Merry Hotma saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

"Situasi ini selama ini kami angkat lalu terpendam kembali. Ini sebabnya kami semangat sekali hadir kemari masuk kepada persoalan, karena ini goal setnya ini kita akan membuat goal set di pendidikan yaitu seluruh sekolah baik negeri maupun swasta semua mereka harus punya guru agama yang dianut sesuai dengan agama murid," pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (10/8/2022).

Pemanggilan ini pun diketahui sebagai buntut dari sejumlah aduan masyarakat yang diterima Fraksi PDI-Perjuangan, imbas intoleransi di lingkungan sekolah di Jakarta.

Selain itu, mencuatnya dugaan pemaksaan memakai jilbab di sekolah negeri di Jakarta pun memperkeruh situasi yang ada.

Baca juga: Gembong PDIP Sebut Anak Buah Anies Baswedan Beri 3 Jaminan Buntut Dugaan Intoleransi di Sekolah

Berikut 10 aduan masyarakat terkait intoleransi di lingkungan sekolah yang diterima Fraksi PDI-Perjuangan:

1. SMAN 58 Jakarta Timur

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved