Kriminalisasi Direksi PT RUBS, Pakar: Aparat Harus Profesional Tangani Kasus yang Libatkan Investor

Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan PT RUBS sebagai tersangka terkait dugaan kasus penggelapan dalam jabatan mengalihkan saham.

Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Ilustrasi Polisi - Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan PT RUBS sebagai tersangka terkait dugaan kasus penggelapan dalam jabatan mengalihkan saham. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan PT RUBS sebagai tersangka terkait dugaan kasus penggelapan dalam jabatan mengalihkan saham.

Penetapan tersangka pimpinan PT RUBS oleh Ditipideksus Bareskrim Polri berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/415N/Res.1.11./2021/Dittipideksus, pada 3 Mei 2021.

Kemudian, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: R/182N/RES.1 .11./2021/Dittipideksus, pada 5 Mei 2021.

Mereka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan mengalihkan saham milik pelapor selaku pemilik PT BL, yang bergerak dibidang batu bara di Sumatera Selatan.

Padahal, perusahan pelapor juga tengah diadukan oleh pimpinan PT RUBS.

Kuasa hukum PT RUBS menilai jika penetapan kliennya sebagai tersangka sebagai upaya kriminalisasi investor pertambangan.

Apalagi, pelapor juga telah dilaporkan terkait dugaan penjualan batu bara secara ilegal.

Menurutnya investor yang notabene ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, mendapatkan upaya kriminalisasi.

Baca juga: Enam Anggota Polri Ditahan di Mako Brimob Depok Buntut Kasus Pembunuhan Brigadir J

"Kami memiliki bukti bahwa pelapor adalah pihak yang ingin menguasai aset terlapor tanpa mengindahkan etika bisnis dan menggunakan celah hukum pidana," kata Ricky Hasiholan Hutasoit, dalam keterangan persnya, Sabtu (13/8/2022).

Di sisi lain, pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan, penanganan suatu tindak pidana oleh aparat hukum tertama Polri seharusnya dilakukan secara hati-hati terhadap subjek pelaku tindak pidana.

"Dalam pengertian tidak mengganggu aktivitas bisnis korporasi. Jika salah langkah dan ketidaprofesionalan dalam penanganannya menyebabkan investor dan modalnya lari. Intinya jangan merusak iklim investasi," ujar Fickar.

Menurutnya, dalam penyidikan kasus terutama terkait ekonomi, aparat diharuskan tidak serampangan dan menghindari adanya upaya kriminalisasi karena berpotensi memburuknya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. 

"Jangan sampai Polri jadi alat kriminalisasi oleh oknum atau korporasi mencari keuntungan, sehingga membuat cara penanganan penyidikan menjadi tidak profesional dan mengganggu iklim investasi. Inilah yang harus dihindari, karena tidam mustahil akan mengakibatkan larinya PMA atau PMDN," ujarnya.

Baca juga: Ternyata Pemprov DKI Punya Saham di PT KCN yang Terbukti Lakukan Pencemaran Udara di Marunda

Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menyebut penyidik Polri perlu menjaga keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja. 

"Salah satunya adalah terebosan ultimum remedium yang artinya hukum pidana di jadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum," kata Tanggor. 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved