Marak Kasus Intoleransi di Sekolah Negeri, Komisi E DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan DKI

Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait adanya dugaan intoleransi di sekolah negeri di Ibu Kota.

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria saat ditemui usai rapat, di DPRD DKI, Jakarta Pusat - Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait adanya dugaan intoleransi di sekolah negeri di Ibu Kota. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait adanya dugaan intoleransi di sekolah negeri di Ibu Kota.

"Iya makanya kalau nanti ini memang betul-betul masalah lagi, kan berarti kan ada beberapa masalah yang memang harus dilempengkan," ujar Ketua Komisi E DPRD Jakarta Fraksi Gerindra, Iman Satria, Selasa (16/8/2022).

"Pastinya kita nanti akan coba klarifikasi dengan memanggil Disdik dengan bahas beberapa hal," sambungnya.

Meski sudah mendengar dan membaca berita perihal kasus intoleransi di sekolah negeri, pihaknya bakal tetap memanggil Disdik DKI Jakarta.

Tujuannya agar setiap kasus yang terjadi di sekolah negeri menjadi terang menderang.

Baca juga: PDIP Desak Disdik DKI Beri Sanksi Tegas Guru SMPN 46 Jaksel Soal Teguran Pemakaian Jilbab

Sebab, lanjut Iman, tiap sekolah memiliki aturan. Sehingga ketika ada murid yang melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan bisa mengacu pada aturan tersebut.

Selain itu, untuk kasus pemakaian seragam pun sudah tertuang dalam tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014 Pakaian Seragam Sekolah yang diturunkan dalam Pergub DKI Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH)

"Itu kan ada mekanisme cara menghukumnya. Sejauh apa sih nakalnya, yang pasti main tangan nggak boleh, dan udah nggak zamannya lagi dengan menyiksa-nyiksa. Kalau memang nggak bisa yah dikasih taulah kepada orangtuanya, kan ada konsulingnya.
Itu yang penting konsulingnya perlu, kenapa anaknya begini, apakah ada tekanan di rumah atau apa gitu," pungkasnya

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved