Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Kini 85 Persen Rumah Tinggal di Jakarta Bebas Pajak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat aturan baru soal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dionisius Arya Bima suci / TribunJakarta.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat penyerahan eSPPT di RPTRA Madusela, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAH BESAR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat aturan baru soal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dengan kebijakan baru ini, kini 85 persen rumah tinggal di ibu kota bebas pajak.

Regulasi soal pajak ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi tahun 2022.

Penerapan Pergub ini ditandai dengan pemberian eSPPT kepada warga yang merasakan langsung manfaat aturan baru tersebut.

Penyerahan eSPPT ini dilaksanakan di RPTRA Madusela, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Baca juga: Pesan Anies Baswedan Jelang Pemilu 2024: Jaga Kebersamaan, Jaga Persatuan

"Mulai tahun ini rumah bangunan yang nilainya di bawah Rp2 miliar maka dibebaskan dari PBB," ucapnya saat memberikan sambutan, Rabu (17/8/2022).

Pemprov DKI Jakarta mencatat, saat ini jumlah rumah tinggal di ibu kota mencapai 1,4 juta rumah.

Dari jumlah tersebut, mayoritas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berada di bawah Rp2 miliar.

"Total di Jakarta rumah tinggal sekira 1,4 juta rumah yang nilainya di atas Rp2 miliar itu ada 200 ribu rumah. Kemudian, yang nilainya di bawah Rp2 miliar itu 1,2 juta rumah," ujarnya.

"Jadi dengan kebijakan ini, maka 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB," sambungnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat penyerahan eSPPT di RPTRA Madusela.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat penyerahan eSPPT di RPTRA Madusela, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022).

Bagi masyarakat yang NJOP rumahnya berada di atas Rp2 miliar, Pemprov DKI memberikan keringanan pajak.

Setiap 60 meter persegi pertama tanah dan 36 meter persegi pertama bangunan, maka akan dibebaskan dari pajak.

Anies mengilustrasikan, bila wajib pajak memiliki tempat tinggal dengan luas tanah 200 meter persegi, maka pajak yang dihitung hanya 140 meter persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved