Audiensi dengan Menko Airlangga, KSPN Nusantara Berharap Ada Regulasi Lindungi Pekerja

KSPN melakukan audiensi dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Mereka berharap ada aturan mengenai perlindungan pekerja.

ISTIMEWA
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) audiensi dengan Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (23/8/2022). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang pertama kalinya dilaksanakan dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (23/8/2022).

Presiden KSPN Nusantara, Ristadi yang didampingi oleh pengurus DPP KSPN periode tahun 2022-2026 ditemui langsung oleh Menko perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto.

Pada pertemuan ini Presiden KSPN Nusantara, Ristadi menyampaikan perkenalan dan juga pemberitahuan bahwa di Indonesia telah lahir sebuah organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 di Semarang.

"Dengan semangat membangun gerakan pembaharuan serikat pekerja di Nusantara, saat ini terdapat 8 (delapan) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditingkat Nasional telah bergabung atau berafiliasi pada KSPN Nusantara, diantaranya adalah FKSPN, FSPSI, FSPSI PEMBAHARUAN, FSPIB, FISBI, FSPOI, FSBB, dan FSBI, dan Insyaallah akan menjadi organisasi terbesar kelima di Indonesia yg juga akan terus berkembang lagi," kata Ristadi.

Selain itu, Ristadi juga menyampaikan terkait tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya disebabkan oleh pabrik tutup atau dinyatakan pailit.

Baca juga: Dana PEN Ditiadakan Tahun Depan, Menko Airlangga Dorong BP2MI Siap-siap Ajukan Anggaran Operasional

Namun juga karena faktor relokasi pabrik untuk mencari upah murah.

Ia pun meminta solusi pemerintah terkait persoalan tersebut.

"Perlu adanya regulasi yang mengatur khusus dan melindungi pekerja/buruh terkait relokasi serta keseragaman upah untuk menghindari PHK akibat relokasi pabrik," kata Ristadi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KSPN Nusantara, Giofedi juga menambahkan tentang keberatan pekerja terhadap penerapan pajak progresif bagi JHT karena berpotensi double taxation.

Baca juga: Ketua DPP AMPI Sebut Pernyataan Haris Pertama Soal Airlangga Hartarto Menyesatkan

Pemerintah diharapkan dapat mencabut penerapan pajak progresif yang merugikan pekerja/buruh.

Airlangga Hartarto menyambut baik audiensi dan menyampaikan terimakasih atas kehadiran KSPN Nusantara.

"Pemilihan nama Nusantara sudah tepat, selain bersinergi dengan nama ibukota baru yaitu Ibukota Nusantara (IKN), juga kata Nusantara merupakan nama yang ditakuti oleh negara negara di Asia Tenggara," kata Airlangga.

"Menko perekonomian dengan senang hati dapat bersinergi dengan KSPN Nusantara, ada beberapa program yang dapat di akses oleh KSPN Nusantara.
Terkait pajak progresif pada JHT akan segera dicek kalau ternyata double taxation maka akan dihilangkan," pungkas Airlangga.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved