Ikatan Dosen Tetap Non-PNS Temui Wantimpres Perjuangkan Agar Diangkat Jadi PPPK

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Dosen Tetap Non-PNS bertemu dengan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Kamis (25/8/2022). Ini pembahasannya.

ISTIMEWA
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Dosen Tetap Non-PNS bertemu dengan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Kamis (25/8/2022). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Dosen Tetap Non-PNS bertemu dengan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Kamis (25/8/2022).

Pertemuan tersebut untuk membahas nasib para dosen untuk dapat diangkat jadi PPPK.

Ibnu Hajar Yusuf kordinator Ikatan Dosen Tetap non PNS se-Indonesia menjelaskan, pertemuan ini menyikapi perkembangan dibukanya pendaftaran secara resmi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2022.

"Kami dari Ikatan Dosen Tetap Non PNS IDTNPNS-RI PTKIN dilingkungan kementerian Agama dan PTN dilingkungan Kemendikbudristek, mengapresiasi Presiden RI atas upaya menata Aparatur Sipil Negera sebagai bentuk pencapaian cita-cita reformasi birokrasi," kata Ibnu usai pertemuan di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Menurutnya, profesi dosen sebagai ujung tombak dalam upaya program pengembangan SDM di negeri ini, seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan di MPR pada 16 Agustus, bahwa program pengembangan SDM menjadi hal yang terpenting untuk menuju Indonesia Maju.

"Keberadaan tenaga pendidik yang andal khususnya di jenjang Perguruan Tinggi adalah mutlak seperti di negara maju, sehingga hak-hak sosial-ekonomi yang menyangkut kesejahteraan dan pengembangan kapasitas mereka harus diprioritaskan dan dijamin oleh negara melalui pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Kenangan Dosen ITB Atas Sosok Eril: Sosok Low Profil, Tak Pernah Tunjukan Diri Anak Gubernur Jabar

Baca juga: Yayasan Milik Ketum HIPMI Gelontorkan Miliaran Beasiswa untuk Mahasiswa dan Dosen

Dirinya menilai, sudah sangat sepantasnya status rekan rekan Dosen tetap non PNS harus diprioritaskan menjadi ASN/PNS.

Maka dengan ini kami menyatakan sikap:

1. Peneriamaan PPPK tahun 2022 harus mengakomodir Dosen tetap non PNS dan Honorer Kampus Negeri untuk di angkat menjadi PPPK secara otomatis. Karena telah melewati tes sama halnya seperti tes CPNS dan telah mengabdi diatas 5 sampai 10 tahun pengabdian, serta telah ber NIDN, Jafung, Serdos,telah terdaftar di data Emis DIKTI, lebih dari 35 persen telah Doktor.

2. Setelah diangkat menjadi PPPK, atribut Dosen melekat berupa NIDN, jabatan fungsional, sertifikasi dosen, pangkat dan golongan tetap di berlakukan.

3. Rekrutmen PPPK memprioritaskan Dosen tetap non PNS eksisting sesuai dengan CV pangkalan data DIKTI. 

Dalam kesempatan itu, Ibnu juga menyoroti kebijakan sektor energi nasional.

Menurutnya yang selama ini berbasiskan energi fosil ke energi baru terbarukan yang tanpa emisi karbon harus dipercepat.

Dia menjelaskan, krisis energi yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina tidak memberikan tekanan kepada ketahanan energi nasional.

"Kementerian ESDM harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan ketahanan energi nasional. Jangan hanya duduk manis saja dikursi yang empuk lalu malas berkerja, kalau tidak mampu bekerja memberi solusi akan ya mundur saja jadi menteri itu lebih baik," kata Ibnu Hajar Yusuf. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved