Disebut Jadi Beban Negara, Cek Perbandingan Uang Pensiun DPR, Menteri hingga PNS

Ramai di media sosial warganet menyoroti uang pensiun anggota DPR. Disebut-sebut, uang pensiun anggota DPR, hanya menjadi beban negara.

Editor: Muji Lestari
Kompas.com/Nurwahidah
Ilustrasi rupiah. Disebut jadi beban negara, uang pensiunan DPR bakal dihapus. Cek perbandingan uang pensiun DPR, menteri dan PNS 

TRIBUNJAKARTA.COM - Belakangan ini ramai disebut uang pensiun anggota DPR hanya menjadi beban negara, lantaran mendapat uang pensiun seumur hidup meski masa kerja jabatan hanya 5 tahun.

Ramai di media sosial warganet menyoroti uang pensiun anggota DPR, menyusul wacana dirombaknya skema penyaluran dana pensiunan PNS.

Kabar tersebut rupanya turut dikomentari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Melalui akun resmi Twitter-nya, Susi Pudjiastuti mengaku setuju dengan pemberitaan terkait beban yang ditanggung pemerintah perihal penyaluran dana pensiun DPR.

Pasalnya, anggota DPR tetap mendapatkan uang pensiun meski masa jabatannya hanya sekitar 5 tahun.

Selain itu, dalam twit yang sama, Susi mengusulkan agar menteri juga tidak perlu diberikan uang pensiun.

"Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun (baru cek hr ini ada rek. di mandiri Taspen," ujarnya melalui akun Twitter @susipudjiastuti, dikutip Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Benarkah Uang Pensiun PNS Bakal Menyusut Ekstrim Jika Taspen Dilebur ke BPJS TK?

Lantas, berapa uang pensiun DPR, menteri dan PNS? Berikut perbandingannya.

Uang pensiun menteri

Dilansir Kompas.com. Aturan mengenai uang pensiun menteri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi Pasal 10 PP Nomor 50 Tahun 1980.

Kemudian, pada Pasal 11 dijelaskan bahwa besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan.

Dengan ketentuan, besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

Adapun uang pensiun akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan (menteri) berhenti dengan hormat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved