Polemik DPRD DKI Gelar Rapat di Bogor, Pengamat Sebut Uang Transportasi Lebih Besar Plus Refreshing

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyoroti gelaran rapat anggaran dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta yang digelar di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Selasa (30/8/2022).

Diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas jadwal rapat paripurna penetapan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, yakni Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi turut mengungkapkan rapat di Bogor turut membahas anggaran.

Mengetahui hal ini, Ujang menduga ada faktor dibalik gelaran rapat yang digelar di kawasan Bogor itu.

Pertama ia menyinggung soal transport yang didapatkan oleh para anggota legislatif Kebon Sirih yang hadir.

Baca juga: Ketua DPRD Curiga Ada Main Mata Bupati Kep Seribu & Swasta di Balik Helipad Pulau Panjang Dibongkar 

"Ya itu kan biasa juga dilakukan oleh DPRD kabupaten kota yang lain ya. Menggelar rapat-rapat di luar daerah ya kita fokus saat ini membahas tentang DPRD DKI yang sering rapat di luar atau Bogor. Ya biasanya mungkin mereka beralasan di balik aturan bahwa aturannya boleh, aturannya mendukung, aturannya tidak melarang begitu lalu saat yang sama biasanya kalau di luar kota kan secara pendapatan kan juga berbeda kalau di dalam kota," ucapnya, Selasa (30/8/2022).

Ia menduga transport yang didapat para anggota dewan ini lebih besar dengan gelaran rapat di luar ibu kota.

Baca juga: Ungkap Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Ketua DPRD Terima Usulan Pembentukan Pansus Kepegawaian

"Mungkin kalau di luar kota, pendapatan uang transportasinya, mungkin ya, uang hariannya itu kan menjadi bertambah, menjadi lebih besar. Mungkin alasan itu lah dilakukan, sehingga rapat itu dilakukan di luar Jakarta," lanjutnya.

Kedua, faktor refreshing. Di mana udara di kawasan Bogor memang berbeda dengan Jakarta yang cenderung lebih panas.

"Lalu nilai refreshingnya juga, udara segar juga didapatkan," ungkapnya.

Berangkat dari hal ini, ia pun menyarankan agar rapat bisa digelar di wilayah Jakarta saja, seperti hotel yang terletak di ibu kota.

Tujuannya, agar masyarakat bisa mengakses lantaran bila rapat bersifat umum serta untuk menghindari respon negatif oleh publik.

"Ya biasa ini namanya juga politisi ingin mendapatkan keuntungan la ya dengan cara rapat-rapat tersebut ya tentu ini akan mendapatkan banyak respon negatif atau kritikan dari publik tapi mereka juga beralasan tidak ada aturan yang melarang itu. Itu persoalannya," terangnya.

"Oleh karena itu ya, sejatinya, sebijaknya, ya yang bagus dilakukan ya di jakarta saja kan di jakarta banyak hotel-hotel yang megah, yang mewah, yang bagus gitu. Lebih bagus lagi kalau rapat itu dilakukan di DPRD itu tetapi saya melihat di situ lah ada keuntungan ekonomis mungkin ya," pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat terkait pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Di bamusin dulu (sebelum pemberhentian)," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).

Adapun rapat penetapan jadwal ini bakal digelar pada Selasa (30/8/2022) di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.

Merujuk pada undangan yang diterima TribunJakarta.com, rapat ini direncanakan digelar pada pukul 09.00 WIB.

Ada dua acara dalam rapat tersebut, yakni rapat paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, serta rapat paripurna penutupan masa sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2022.

Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian".

Kemudian sehubungan dengan ketentuan tersebut pimpinan DPRD DKI diminta untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.

Usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sementara itu, Pras mengungkapkan alasan rapat ini berbarengan dengan gelaran rapat pembahasan anggaran.

"Kita sedang pembahasan anggaran di sana kebetulan, sekalian. Kan kalau di sana kan fokus, kalau anggaran kan fokus mereka ga lari kemana-mana. Kalau di sini kan banyak sekali ke sana ke sini, akhirnya gak fokus. Kalau sana kan satu tempat. Mereka di sana dituntaskan gitu loh untuk membahas anggaran APBD perubahan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/8/2022).