Evaluasi APBD 2021, DPRD DKI Jakarta Nilai Kegiatan Anggaran Pemprov Kurang Baik

DPRD DKI Jakarta menilai kegiatan anggaran Pemprov DKI Jakarta di sepanjang tahun 2021 kurang baik. Ini alasannya.

Kompas.com/Vitorio Mantalean
Ilustrasi Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta menilai kegiatan anggaran Pemprov DKI Jakarta di sepanjang tahun 2021 kurang baik, Senin (9/5/2022). Ini alasannya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta menilai kegiatan anggaran Pemprov DKI Jakarta di sepanjang tahun 2021 kurang baik.

Hal ini diketahui setelah DPRD DKI mengevaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 pada Jumat (2/9/2022) lalu di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Misan Samsuri mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) konsisten menindaklanjuti setiap catatan yang di sampaikan komisi-komisi untuk perbaikan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, khususnya pada penyerapan anggaran.

Sehingga bisa meminimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

"Dari beberapa Komisi, kebanyakan soal perencanaan kegiatan yang mestinya dibuat secara baik agar tidak terjadi SiLPA," ujarnya, Senin (5/9/2022).

Adapun beberapa catatan dari tiap komisi. Dari Komisi A mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan aset Pemda yang tidak digunakan.

Baca juga: Minta DPRD Bentuk Pansel Pj Gubernur DKI, PSI Bandingkan dengan Pemilihan Wagub

Tujuannya agar tidak dimanfaatkan atau diserobot oleh pihak lain.

"Proses sertifikasi aset-aset lahan atau tanah milik Pemprov DKI agar dapat dipercepat dan didokumentasikan dalam bentuk digitalisasi agar mudah mengaksesnya bila diperlukan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono.

Kemudian Komisi B dalam salah satu catatannya, mengimbau agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan perbaikan dalam mekanisme penyusunan perencanaan anggaran.

Baca juga: Tak Diberi Wewenang, Wagub Ariza Pasrah Serahkan Usulan Nama Pj Gubernur Pengganti Anies ke DPRD DKI

Harapannya agar penyerapan bisa lebih optimal, diantaranya dengan melakukan meninjau ulang secara jelas terhadap target, output dan outcome program serta kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

"Jika memang program dan kegiatan tersebut peluangnya kecil untuk dilaksanakan, lebih baik tidak diusulkan," ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail.

Selanjutnya dari Komisi C mendorong Pemprov agar lebih realistis saat menetapkan target pendapatan retribusi daerah.

Pasalnya pada tahun 2021 lalu, Pemprov hanya mampu mendapat 50,79 persen atau Rp383,8 miliar dari target Rp755,7 miliar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved