Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Tuntutan JPU Tak Terbukti Libatkan Kliennya

Ade Yasin dituntut kurungan tiga tahun penjara oleh JPU KPK, kuasa hukum meyakini majelis hakim akan objektif dalam menanggapi tuntutan Jaksa KPK.

Editor: Wahyu Septiana
Istimewa
Tangisan Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin akhirnya pecah setelah dihadirkan dan memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ade Yasin dituntut kurungan tiga tahun penjara oleh JPU KPK. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Bupati Bogor Non Aktif, Ade Yasin dituntut kurungan tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada Senin 12 September 2022.

Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih akan objektif dalam menanggapi tuntutan Jaksa KPK.

"Kami tim kuasa hukum yakin majelis hakim objektif dalam perkara ini, karena tuntutan yang disampaikan oleh jaksa sudah dibantah semua oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK sendiri," ungkap Dinalara usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Suasana sidang tuntutan Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada Senin 12 September 2022
Suasana sidang tuntutan Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada Senin 12 September 2022 (ISTIMEWA)

Ia menganggap tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa tidak terbukti melibatkan kliennya.

Pasalnya, tak ada satupun saksi membenarkan bahwa pemberian uang oleh terdakwa lain yang merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada auditor BPK atas perintah dari Ade Yasin.

"Ternyata kan yang terungkap adalah kepentingan-kepentingan si pemberi yang merasa ketakutan ada temuan. Apakah perbuatan-perbuatan si pemberi ini harus Bu Ade Yasin yang mempertanggungjawabkan?" kata Dinalara.

Dosen Fakultas Hukum di Universitas Pakuan itu menyebutkan bahwa tuntutan Jaksa KPK mengenai adanya pengondisian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun sudah dibantah oleh saksi-saksi.

"Maka perlu digali apa motif pemberian uang tersebut. Kalau motifnya adalah WTP, semua saksi mengatakan tidak mengerti sama sekali WTP tersebut," tuturnya.

Suasana sidang tuntutan Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada Senin 12 September 2022
Suasana sidang tuntutan Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada Senin 12 September 2022 (ISTIMEWA)

Menurutnya mengenai bentuk tanggung jawab bupati atas kesalahan anak buah sudah selesai dengan peralihan kewenangan sepeti diatur dalam Peraturan Peraturan (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Dinalara juga menegaskan bahwa dari keterangan 41 saksi yang dihadirkan oleh KPK dapat disimpulkan bahwa pemberian uang yang yang terjadi pada perkara itu bukan merupakan tindakan suap, karena tidak terjadi kesepakatan di awal antara dua pihak.

"Kalau kita masuk pada teori hukum, suap itu terjadi apabila dari awal sudah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Pertanyaannya siapa yang bersepakat dengan BPK? Bahkan dengan (terdakwa) Ihsan saja dia tidak bersepakat. Bahkan dengan penyedia jasa saja dia tidak bersepakat. Karena faktanya adalah mereka (pegawai Pemkab dan penyedia jasa) spontanitas diminta pada saat dia (BPK) melakukan pemeriksaan," papar Dinalara.

Jaksa KPK dalam saat persidangan menuntut kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta dan subsidair enam bulan kurungan kepada Ade Yasin.

Baca juga: Merasa Difitnah Terlibat Suap, Tangis Ade Yasin Pecah di Persidangan

"(Menuntut) hukuman 3 tahun untuk Ade Yasin, lalu denda Rp100 juta dan subsider 6 bulan," kata Jaksa KPK Rony Yusuf.

Ia menjelaskan, terdakwa Ade Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.(*)

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Yakin Hakim Bisa Obyektif Melihat Keterangan Saksi

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved