Kenaikan Harga BBM

Massa Buruh Sampaikan Petisi ke Perwakilan Istana Negara soal Kenaikan Harga BBM di Mobil Komando

Di atas mobil komando massa aksi, Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad menyerahkan surat petisi terkait kenaikan harga BBM, kepada Heru Budi Hartono selaku per

Kompas.com/Syalutan Ilham
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (tengah) menemui massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022) siang. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Staf Presiden (KSP) menemui massa buruh dari Konferedrasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Ghani Nena Wea yang menggelar unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Di atas mobil komando massa aksi, Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad menyerahkan surat petisi terkait kenaikan harga BBM, kepada Heru Budi Hartono selaku perwakilan pemerintah.

Heru menyampaikan di depan massa buruh, bahwa pihak Istana telah menerima beberapa perwakilan massa buruh yang berunjuk rasa.

Pun surat petisi tuntutan massa buruh telah diterimanya. 

Ia memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi massa buruh ini dengan menggelar rapat dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.

Baca juga: Ancaman Serius Buruh Tolak Kenaikan BBM, Bakal Demo Sebulan Penuh hingga Mogok Kerja Nasional

Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad sempat membacakan poin-poin petisi dari massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa ini.

Pertama, yakni buruh menolak kenaikan harga BBM dari pemerintah karena berdampak kepada kenaikan harga-harga bahan pokok.

"Dampak pandemi Covid 19 belum semua perusahaan pulih, sehingga ongkos energi akan jadi alasan perusahaan tidak menaikkan upah kita," kata Hermanto di atas mobil komando.

Buruh demo penolakan kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Senin (12/9/2022).
Buruh demo penolakan kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Senin (12/9/2022). (Pebby Ade Liana/TribunJakarta.com)

Di sisi lain, kata dia, upah para pekerja yang dinilai sangat kecil dana akan membuat daya beli pekerja menurun mengingat inflasi akibat kenaikan harga BBM akan meningkat menjadi 5-8 persen.

Selain itu, meskipun pemerintah telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), namun tidak semua pekerja menerima bantuan subsidi tersebut.

"Akibat kenaikan BBM, inflasi akan besar 5-8 persen untuk itu kita minta ini dipertimbangkan," katanya.

Kedua, KSPSI juga menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sangat merugikan pekerja.

Ketiga, mendesak pemerintah melakukan peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran yang sering kali mendapat perlakuan kurang manusiawi.

Baca juga: Kini, Giliran Ratusan Sopir Taksi Online Demo Kantor Gojek Tuntut Penyesuaian Tarif

Poin terakhir petisi massa buruh KSPSI yakni meminta perhitungan penetapan upah minimum pada tahun 2023 nanti tidak menggunakan formula Pemerintah Pemerintah Nomor 36 2021 tentang Pengupahan.

"Akan tetapi mengembalikan perhitungan kenaikan upah minimum dengan cara mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai pedoman penetapan upah minimum," tandasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved